SURABAYA I duta.co – Jumlah suspect Covid-19 di Surabaya terus bertambah, bahkan yang terbaru ratusan buruh pabrik rokok Sampoerna positif membuat zona merah di Kota Pahlawan semakin pekat. Atas kondisi ini, para wakil rakyat di DPRD Surabaya tidak ingin tinggal diam. Sejumlah fraksi mendesak pembentukan panitia khusus (pansus) covid-19.
Wakil Ketua DPRD Surabaya A. Hermas Thony menyampaikan, harus dibentuk panitia khusus (pansus) percepatan penanganan Covid-19, selain dikarenakan tingginya jumlah positif Covid-19 di Surabaya, apalagi ada indikasi Pemkot Surabaya tidak transparan dalam penanganan Covid-19. Hal itu bisa dilihat saat kalangan dewan meminta data kepada Pemkot Surabaya yang tidak pernah direspon dengan baik.
“Komisi-komisi sudah memanggil (Pemkot) tidak pernah ada report (dari Pemkot) kepada kita seperti apa, bahkan minta data tidak diberi,” ungkapnya, Jumat (1/5).
Thony menegaskan, pengajuan pembentukan pansus sebagai upaya dewan melindungi masyarakat dalam mempercepat penanganan covid di Surabaya. Keberadaan pansus ini bisa bekerjasama baik dengan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 Pemkot Surabaya. Integrasi ini dinilai perlu untuk memantau penanganan corona di Kota Pahlawan.
“Jadi bisa melakukan pengawasan dengan baik kepada pemkot dan relasi-relasi lainnya seperti polisi dan lainnya,” jelasnya.
Thony mengingatkan, bila penanganan covid-19 tidak dilakukan dengan road map yang bagus akan sia-sia. Sebab, masyarakat sudah banyak di rumah melakukan pembatasan sosial, beberapa perusahaan tutup dan itu sangat berpengaruh kepada ekonomi.
Wakil Ketua FPKB DPRD Surabaya, Mahfudz mengusulkan pembentukan pansus agar kerja Pemkot dalam mengatasi wabah corona bisa jelas, terukur, dan terarah. Selain itu, ada kontrol atau pengawasan dalam melaksanakan beragam penanganan wabah tersebut.
”Ini soal kemanusiaan, hilangkan ego politik. Jangan ada politisasi dalam penanganan wabah ini, masyarakat sudah resah,” ujar Alumnus Ponpes Tebuireng Jombang ini.
Sekretaris Fraksi Demokrat-NasDem, Imam Syafii juga mendesak dibentuknya pansus penanganan Covid-19. “Kita ingin kasus wabah corona ini cepat selesai dan masyarakat yang terdampak haknya tercukupi untuk meringankan beban mereka,” ujar Imam Syafi’i.
Dengan adanya pansus, kata Politisi NasDem ini, pihak-pihak yang terkait termasuk legislatif bisa bersama-sama pemkot melakukan penanganan covid-19. Sebab, sampai hari ini yang ramai dibahas adalah dampak sosial dari wabah tersebut. Sementara penyebab dan penangananya tidak pernah dibahas.
“Jangan hanya dampak sosialnya yang ditangani, tapi penyebab orang sakitnya tidak ditangani dengan baik,” ungkapnya.
Imam bahkan mengaku kaget saat Kepala Dinas Kesehatan menyebutkan, ada kebutuhan 6000 rapid test tetapi kemudian sudah disumbang 1000 sekian artinya kurang 4000 sekian. “Ketika kita tanya apakah kekurangan 4000 sekian ini, sudah proses atau sudah pengadaan rapid testnya, ternyata baru proses,” paparnya.
Menurutnya, hal ini tidak sama atau tidak klop. Hal ini tidak sama dengan apa yang disampaikan Wali Kota Surabaya dua minggu lalu ketika rapat dengan anggota DPRD. “Bahwa Pemkot sudah pesan, sejak sebulan sebelumnya tapi barangnya tidak datang,” katanya.
Imam menuturkan, yang terjadi itu menunjukkan pemkot tidak serius menangani covid-19 dari sisi tersebut, mulai dari mencari penyebab dan mengobatinya. “Bahkan fakta yang terjadi, kami tidak dianggap, padahal kami wakil rakyat yang menerima keluhan langsung dari masyarakat dibawah, bahkan kami sudah berulang kali memberikan masukan konskruktif dan masuk akal, namun dianggap angin lalu oleh pemkot,” ungkapnya.
Masukan ini, menurut Imam, dibuat berdasarkan temuan teman-teman anggota dewan maupun konstituen anggota dewan yang turun ke lapangan dan banyak temuan-temuan tidak sama dengan yang disampaikan oleh pemkot.
Diketahui, hampir seluruh fraksi di DPRD Surabaya sudah mengajukan pembentukan pansus percepatan penanganan covid 19. Namun dari informasi yang diterima media ini, belum disetujui oleh ketua DPRD Surabaya Awi Sutarwijono. Bahkan, saat rapat banmus dengan video conference, Ketua DPRD Surabaya tidak merespon untuk mengagendakan usulan fraksi-fraksi membahas pansus mengawal percepatan penanganan covid-19, malah membahas agenda lain, padahal usulan fraksi sudah sesuai prosedur yang ada.
Akibat tidak dimasukan agenda pansus yang sangat darurat dan menjadi prioritas yang mendesak ini, akhirnya rapat banmus tidak quorum, karena banyak anggota yang meninggalkn rapat video conference tersebut. Azi
