“Bansos dan ‘makan siang gratis’, tidak mengenal istilah terlambat atau terlalu cepat. Ukuran cepat atau lambat Bansos dan ‘makan siang gratis’, adalah kemampuan negara untuk mendistribusikannya serta kebutuhan warga.”
Oleh M Sholeh Basyari
KONTROVERSI tentang ‘makan siang gratis’ dan Bantuan Sosial (Bansos) seakan menjadi never ending discourse. Sejatinya program ini awalnya adalah tema kampanye andalan Prabowo Gibran pada Pilpres yang baru usai.
Sebagai program kampanye andalan, ‘makan siang gratis’ terbukti diminati konstituen. Sejumlah lembaga survei menyebut bahwa bersama program bantuan sosial (Bansos), ‘makan siang gratis’ adalah sumber utama Prabowo-Gibran mendulang sukses.
Terakhir, sejumlah media sibuk memberitakan bahwa presiden tengah membahas program ini di sidang terbatas kabinet. Tak kurang Capres Anies Baswedan merespon negatif penyidangan program ini dalam kabinet pemerintahan sekarang.
Tulisan ini mencoba menganalisis program ‘makan siang gratis’ dan Bansos dari sudut pandang pemenuhan hak ekonomi oleh negara pada masyarakat.
Hak ekonomi dalam konsepsi hukum hak asasi manusia (HAM) adalah bagian dari rumpun hal ekosob (ekonomi, sosial dan budaya).
Sejumlah hal ini dapat digunakan sebagai optik untuk men-zoom ‘makan siang gratis’ dan Bansos sebagai pemenuhan hak ekonomi.
Pertama, ekonomi bersifat programatik. Dengan sifat seperti ini, negara bebas mendesigne program berdasarkan kemampuan. Juga, hak ekonomi merupakan hak yang bisa dikurangi ukuran maupun substansinya. Dalam nomenklatur hak asasi manusia, hak jenis ini disebut dengan non-deregable right.
Idealnya, wujud pemenuhan dari hak ekonomi berbentuk pembuatan program yang bisa menghasilkan uang. Pembukaan pabrik, proyek padat karya serta pemberian jaminan sosial adalah sejumlah kegiatan normatif pemenuhan hak ekonomi.
Tetapi, penyiapan infrastruktur dan suprastruktur yang tidak bisa instan, menjadi kendala agar hak ekonomi segera terpenuhi. Dengan pertimbangan teknis semacam ini, bantuan sosial maupun ‘makan siang gratis’, secara konsepsi HAM, bisa berfungsi sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas hak ekonomi warga.
Kedua, sebagai non-deregable right, bentuk-bentuk pemenuhan hak ekonomi oleh negara, tidaklah bersifat kaku, normatif atau bahkan taken for granted harus dalam bentuk program pembuatan dan pembukaan pabrik atau proyek-proyek yang melibatkan banyak tenaga manusia.
Juga, jaminan-jaminan sosial yang telah menjadi kebijakan negara seperti: BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Pintar, dengan sasaran spesifik, tetapi belum sepenuhnya meng-cover indeks kebutuhan minimum (IKM), merupakan ruang kosong yang niscaya diisi oleh Bansos dan ‘makan siang gratis’.
Secara umum, ‘makan siang gratis’ yang menyasar ibu hamil dan balita, tidak saja sebagai wujud dari pemenuhan hak ekonomi, tetapi bisa disebut sebagai fast track program stunting.
Juga, proyeksi perluasan program ‘makan siang gratis’, yang menyasar siswa SD, SMP dan SMA berkontribusi mendongkrak kualitas pertumbuhan generasi kita.
Perluasan program semacam ini, menjadi penting setidaknya untuk mengejar standard normatif jaminan dan pembangunan sosial, sesuai perlindungan (to protect), penghormatan (to respect) dan pemenuhan (to fulfill), hak ekonomi warga negara.
Ketiga, sebagai non-deregable right dan bersifat programatik, hak ekonomi tidak bisa dituntut sepenuhnya harus diberikan kepada warga. Hak ini juga selalu bersifat politis. Justru aneh dari sudut pandang hak ekonomi, Bansos dan ‘makan siang gratis’ yang netral dan steril dari politik. Sebagai duty bearer, kebijakan politik negara untuk membagikan Bansos dan ‘makan siang gratis’ adalah niscaya.
Baik sebagai program kampanye maupun sebagai kebijakan politik negara, Bansos dan ‘makan siang gratis’, tidak mengenal istilah terlambat atau terlalu cepat. Ukuran cepat atau lambat Bansos dan ‘makan siang gratis’, adalah kemampuan negara untuk mendistribusikannya serta kebutuhan warga. (*)
*M Sholeh Basyari adalah Doktor Hukum HAM, Direktur Eksekutif CSIIS Jakarta dan dosen Pascasarjana Unsuri Ponorogo
