Sinergi BI dan berbagai pihak di Jatim untuk menjaga inflasi tetap terkendali saat Ramadan dan Idul Fitri. DUTA/ist
SURABAYA | duta.co – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur merumuskan strategi pengendalian inflasi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1445 H.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka inflasi Jatim per Februari 2024 sebesar 2,81 persen (y-on-y). Dengan capaian ini ia optimis sasaran inflasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2021 sebesar (2,5±1) persen pada 2024 bisa tercapai.
“Faktor dominan penyumbang inflasi masih disebabkan kenaikan harga pangan seperti beras, cabai, bawang putih, telur ayam ras, dan daging ayam ras,” ujarnya dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur di Hotel Wyndham, Surabaya, Jumat (8/3/2024).
Karena itu, lanjut Pj. Gubernur Adhy, pihaknya berupaya melakukan pengendalian inflasi termasuk menekan kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri telah dipersiapkan dengan baik.
“Ketersediaan BBM dan LPG kita pastikan mencukupi. Jadi masyarakat tidak perlu panik dan bisa menjalankan Ibadah di Bulan Ramadan dengan tenang,” katanya.
Meski demikian, Adhy juga meminta komitmen penuh TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Jatim untuk bersama-sama dan bersinergi dalam mengendalikan inflasi. Terutama di momen menjelang HBKN ini.
“TPID bersama BI telah mencanangkan Program Sigati (Sinergitas Gapai Inflasi Terkendali) yang merupakan penajaman strategi 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” katanya.
Secara rinci strategi keterjangkauan harga dilakukan melalui operasi pasar murah, gerakan pangan murah, warung tekan inflasi, intensifikasi penyebaran bahan pangan, dan program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Kemudian strategi ketersediaan pasokan dicapai dengan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan stok barang hingga penguatan kelembagaan produsen. Salah satu bentuk penguatan tersebut dengan skema korporasi petani.
Terobosan ini dikatakan Adhy sebetulnya sudah dilakukan sejak semester lalu untuk konsep programnya. Saat ini, pelatihannya sudah berjalan di Jombang dengan 10 gapoktan menggunakan koperasi petani dan nelayan dengan model koperasi multi pihak baik petani pemilik rice mill, kemudian kepala desa dan beberapa komponen lainnya.
“Penguatan produsen ini juga dimaksudkan untuk memastikan kebutuhan pangan Jatim terpenuhi terlebih dahulu baru didistribusikan ke daerah lain. Sebab, Jatim merupakan lumbung pangan yang menjadi tumpuan bagi 16 provinsi lainnya,” imbuh Adhy.
Strategi selanjutnya ialah memastikan kelancaran distribusi dengan cara mengoptimalkan kerja sama intra provinsi dan memberi bantuan angkutan bahan pangan strategis.
Serta terakhir ialah komunikasi efektif dengan cara mengendalikan ekspektasi inflasi dan mencegah asimetri informasi di masyarakat.
Selain itu, Pj. Gubernur Adhy juga mengimbau masyarakat agar tidak termakan informasi tidak benar seperti stok BBM dan LPG habis yang menimbulkan panic buying.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, HLM kali ini merupakan rangkaian dari komitmen pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur dengan seluruh stakeholder termasuk Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi.
Erwin mengungkapkan, pada 27 Februari yang lalu, pihaknya sudah melaksanakan rakorpusda dengan mengundang kementerian dan lembaga terkait dari Jakarta dan koordinasi di seluruh wilayah Jawa dalam konteks mengendalikan inflasi.
Bahkan, sambung Erwin, beberapa hari lalu PJ. Gubernur Jatim juga memimpin rakor terkait BBM dan LPG. Semuanya dalam upaya mengendalikan inflasi jelang Ramadan dan idul Fitri tahun ini.
Menurutnya ada satu komitmen yang disebut dengan Jatim Sigati.
Jatim Sigati ini merupakan sinergi untuk menggapai inflasi terkendali yang esensinya adalah bagian dari strategi 4K yang merupakan sebuah gerakan secara nasional di seluruh provinsi yang mencakup dengan keterjangkauan harga ketersediaan pasokan kelancaran distribusi dan juga memberikan komunikasi kepada masyarakat.
“Jadi khusus untuk Jawa Timur ada 8 program turunan dari 4K itu mulai dengan stabilisasi melalui operasi pasar kemudian gelar pangan murah dan juga SPHP menjaga kelancaran distribusi. Tidak hanya orang tapi juga barang agar semua masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok khususnya beras, cabai, daging ayam, telur dan minyak goreng,” jelasnya.
Semua ini, lanjut Erwin, agar semua masyarakat dapat melaksanakan ibadah Ramadan dan idul Fitri dengan baik dan dalam konteks menjaga agar harga terjangkau sehingga pertumbuhan ekonomi yang sudah dilakukan dengan baik di Jatim tentunya mendeliver kesejahteraan bagi masyarakat. ril/end
