SURABAYA | duta.co – penghuni Apartemen Bale Hinggil, yang berlokasi di jl. DR. Ir. H. Soekarno, Ruang BPL Tower A lantai 1B, Surabaya, Kamis, (29/2/2024), melanjutkan pertemuan terdahulu pada tanggal 24 Februari 2024.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur PT Tata Kelola Sarana (PT TKS). Namun, kekecewaan dirasakan ketika hanya 3 orang dari ratusan warga yang diizinkan menghadiri pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa agenda penting diharapkan dapat dibicarakan. Salah satunya adalah kepastian tidak dilakukannya lagi pemaksaan kehendak dari BPL yang mematikan akses unit, yang melanggar Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2023 Bab 7 Pasal 24 Nomor 1.
Selain itu, penghuni juga menuntut keterbukaan informasi mengenai penggunaan uang Service Charge dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah mereka bayarkan sejak tahun 2019.
Selanjutnya, mereka mendesak untuk segera membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) sesuai peraturan-peraturan Wali Kota, serta mendapatkan kejelasan mengenai jadwal penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS).
Selain itu, mereka menyoroti legalitas PT TKS sebagai badan pengelola yang masa kontrak kerjanya seharusnya berakhir pada bulan Februari 2024.
Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, penghuni mengancam akan mengadukan langsung ke Wali Kota Surabaya, karena dianggap PT TKS telah melanggar Undang-Undang. Mereka juga menyoroti adanya indikasi penyelewengan dana yang dikumpulkan warga untuk operasional gedung, yang dianggap tidak wajar.
Menanggapi hal ini, Andrey Tuamely, salah seorang penghuni apartemen, menyampaikan, “Badan pengelola harus segera memberikan laporan keuangan yang transparan, dan kami akan membentuk tim pengawas serta melakukan audit internal independen,” kata Andrey.
Namun, saat dimintai konfirmasi, pihak manajemen PT TKS menolak untuk berkomentar dengan alasan sedang dalam rapat yang tidak bisa diganggu.
Dari perkembangan terkini dari pertemuan penghuni Apartemen Bale Hinggil, di mana tuntutan transparansi dan akuntabilitas terus diupayakan oleh para penghuni, masalan ini segera mendapat penyelesaian yang adil bagi semua pihak terkait. (gal)
