BLITAR | duta.co – Pasca Pemilu Pileg dan Pilpres, kondisi perekonomian Indonesia tetap terjaga solid. Meski demikian, Pemerintah terus mewaspadai ketidakpastian global yang menghambat aliran perdagangan, investasi dunia, dan melemahkan perekonomian dunia.
Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi yang kuat, unit Kementerian Keuangan regional Blitar menggelar konferensi pers mengenai Kinerja APBN Regional Blitar sampai dengan periode bulan Februari 2024, Kamis, (21/3/24), secara daring (dalam jaringan).
Kinerja APBN yang terus meningkat sampai dengan akhir Februari ini menjadi modal baik bagi kita untuk menjalani tahun 2024. Realisasi pendapatan mencapai sebesar Rp317,5 miliar, sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp1,27 triliun atau sebesar 21,7% dari pagu belanja. Hal ini disampaikan Kepala KPPN Blitar, Arinto Sujatmono, Kamis (21/3/24), di Kantor KPPN Blitar, Jl. Raya Garum No.KM.4, Sawahan, Pojok, Kec. Garum.
“Kinerja Belanja dan Kinerja Pendapatan menunjukkan trend yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi modal penting untuk tetap menjaga perekonomian regional Blitar tetap kuat,” jelas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar, Arinto Sujatmono.
Kinerja pendapatan realisasi pendapatan negara untuk regional Blitar sebesar Rp317,5 miliar, meningkat Rp71,7 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp245,7 miliar. Komponen pendapatan tersebut berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp245,45 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) mencapai Rp72,04 miliar.
Sedangkan penerimaan perpajakan yang bersumber dari penerimaan pajak terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp236,18 miliar dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp9,26 miliar. Pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp67,73 miliar, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp83,23 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)sebesar Rp478,5 juta, pajak lainnya Rp6,32 miliar dan setoran Cukai sebesar Rp78,41 miliar. Sedangkan untuk pajak perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp9,26 miliar,”papar Arinto Sujatmono.
Masih kata Arinto Sujatmono, penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari PNBP lainnya sebesar Rp19,05 miliar dan pendapatan badan layanan umum sebesar Rp52,98 miliar. “Kinerja belanja realisasi belanja negara sampai dengan akhir Februari 2024 mencapai Rp1,27 triliun atau sebesar 21,7% dari pagu belanja, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar 15,3% dari pagu belanja,” imbuhnya.
“Realisasi tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp258,2 miliar atau 18,78% dari pagu alokasi anggaran, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,02 triliun atau 22,64% dari pagu alokasi anggaran.Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp80,8 miliar atau 12,15% dari alokasi anggaran, realisasi belanja barang sebesar Rp165,5 miliar atau 32,1% dari alokasi anggaran, belanja modal sebesar Rp513 juta atau 0,29% dari alokasi anggaran serta belanja bantuan sosial sebesar Rp11,3 miliar atau 56,11% dari alokasi anggaran,” rincinya.
Sedangkan, lanjutnya, Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp16,3 miliar atau 11,27% dari alokasi anggaran, dana alokasi umum sebesar Rp618 miliar atau 22,3% dari alokasi anggaran, dana transfer khusus sebesar Rp132,67 miliar atau 12,64% dari alokasi anggaran, dana desa sebesar Rp252,3 miliar atau 52,83% dari alokasi anggaran. (*)
