PAMEKASAN | duta.co – Dugaan adanya pemotongan anggaran operasional untuk TPS Pemilu 2024 yang terjadi di beberapa kecamatan di pamekasan mendapat atensi dari P3K.
Tidak hanya terjadi di sejumlah TPS di Kecamatan Pakong, Proppo dan Pasean, ternyata dugaan pemotongan anggaran TPS (Tempat Pemungutan Suara) juga terjadi di Kecamatan Palengaan dan Larangan, pemotongan ini bervariasi tidak sama antara TPS yang diduga telah melakukan pemotongan.
Di Kecamatan Pakong misalnya, disalah satu TPS Desa Seddur, anggarannya disunat Rp 900 ribu, pemotongan juga terjadi di Desa Bicorong dan Palalang. Di satu TPS di Desa Bicorong, anggaran dipotong Rp 600 ribu. Di TPS lain di Bicorong dipangkas kurang lebih Rp1 juta.
Desa Campor, Kecamatan Proppo, diduga disunat oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat hingga hampir Rp 2,5 juta.
Perkumpulan Pemuda Pengawal Keadilan (P3K) mendesak Polres Pamekasan agar segera melakukan penyelidikan.
“Gakkumdu jangan tidur, karena itu bukan delik aduan tapi temuan formil. Ini jelas merugikan anggaran negara, dan itu sudah menjadi syarat dalam mengawal kasus tersebut,” terang Ketua P3K Pamekasan Basri, Selasa (12/3/2023).
Selain itu, Basri menyebut, jika KPU Pamekasan bekerja secara maksimal maka tidak mungkin akan terjadi tindakan pemotongan anggaran TPS.
“Bisa saja karena Bimteknya kurang matang sehingga sampai terjadi hal yang fatal itu,” terannya.
Sementara Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan mengaku akan melakukan penyelidikan terkait pemotongan anggaran TPS tersebut.
“Kita akan lakukan penyelidikan dulu terkait dugaan pemotongan tersebut,” paparnya. bib
