PONTIANAK | duta.co – Pempercepat gerak langkah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal (Satgas Halal) Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengikuti virtual meeting dengan Badan Peyuelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), melalui kegiatan Wajib Halal Oktober (WHO) 2024, yang juga disertai program-program lainnya. Narasumber berasal dari pejabat BPJPH, dan pesertanya berasal dari Satgas Halal seluruh Indonesia.
Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menegaskan akan pentingnya penguatan fungsi Satgas Halal, supaya lebih berwibawa, dan semua kehgiatan halal di daerah harus dibawah koordinasi Satgas Halal.
“Rapat koordinasi kali ini kami ingin melakukan penguatan fungsi Satgas Halal, supaya Satgas bisa lebih berwibawa, memilki marwah. Semua Kegiatan halal harus dibawah koordinasi Satgas Halal, sebagai perwakilan BPJPH di daerah. Dalam rangka mempercepat program WHO 2024, yang akan dimulai pada bulan Maret, dengan tujuan untuk optimalisasi wajib halal 2024 kepada para Pelaku Usaha (PU), supaya mereka lebih bersemangat melakukan sertifikasi halal. Untuk pedoman teknis wajib halal 2024 akan disampaikan oleh pejabat BPJPH yang lain. Kemudian Maret-Mei sebagai pilot project, nanti selanjutnya silakan Satgas berkreasi sendiri dengan bekerjasama bersama mitra dan media di daerah, yang pembiayaannya dari luar anggaran BPJPH, baik via zoom maupun offline,” tegas Kepala BPJPH.
Ketua Satgas Halal Kalbar Kaharudin mengamini arahan dari BPJPH, kami akan melakukan pertemuan segera untuk menyiapkan implementasi program percepatan sertifikasi halal di Kalbar, melalui giat WHO 2024 dan program lainnya.
“Satgas Halal Kalbar akan melakukan pertemuan segera untuk membahas persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan percepatan Wajib Halal Oktober 2024 dan program-program lainnya, apalagi rentang waktu sudah didepan mata yaitu pada bulan Maret-Mei dan akan dilanjutkan dengan kegiatan kreatif lainnya hingga bulan Oktober 2024. Kami akan berkoordinasi dengan Pelaku Usaha (PU), Pemerintah Provinsi, dan Lembaga serta mitra kerja strategis untuk percepatan sertifikasi halal. Kami akan kerahkan segala kemampuan dan potensi, baik melalui kegiatan-kegiatan lapangan maupun melalui media-media promosi lainnya, yang tentu saja akan melibatkan para penyuluh Kementerian Agama yang sudah menjadi P3H dan LPH yang ada di kalbar,” ujar Kepala Bagian TU Kanwil KIemenag Kalbar ini.
Penulis: D. Darmadi JA
