TUBAN | duta.co – Diduga melakukan penghinaan terhadap Bupati Tuban di media sosial, akun Facebook bernama Sai mo dilaporkan sejumlah kader Garda Bangsa dan GP Ansor ke Satreskrim Polres Tuban. Senin (24/2/2020).
Dilaporkannya pemilik akun Facebook Sai mo bermula dari komentar akun tersebut di postingan Ozie Sam dimana dalam foto yang diunggah menunjukan sejumlah bikers sedang memberi tanda putih pada ruas jalan pantura sebagai tanda jalan rusak berlubang dengan Caption “Sayangilah rakyat” kecilmu pak. Nyawa kami cuma satu. Jaga nama baik kota kita.#Tuban. Ruas jalan pantura sendiri merupakan jalan nasional.
Dari postingan itu sejumlah akun turut memberikan komentar, namun masih sebatas wajar. Sekitar pukul 20.00 WIB. Minggu (23/2/2020) akun atasnama Sai mo turut mengomentari postingan akun Ozie Sam dengan berkomentar “Bupatine keturunan a*j**g kuwi dadi kelakuan koyok a*j**g.
Menanggapi komentar akun Sai mo, sejumlah akun lain sempat memperingatkan akan komentar yang diduga mengandung unsur kebencian itu. Namun akun atas nama Sai mo itu membalas komentar” tonggoku wingi mati gara2 mibil ngidri jlaan nubruk wong sedah”.
”Ati2 t**k kuwi sopo sing beloh bupati a*j**g kuwi.” “Ngerti agomo ngk ngerti doso, rakyat mati gara-gara dalan, sing dituntut pemimpine. Pengajian trus tpi ngk ngerti doso tanggung jwab opo karo rakyate,” jelasnya.
Menanggapi komentar hinaan di media sosial tersebut, salah seorang pelapor Ahmad Ja’far Ali, saat ditemui Duta setelah melaporkan akun tersebut di Satreskrim Polres Tuban mengatakan, akun Facebook Sai mo telah melakukan penghinaan terhadap KH Fathul Huda yang merupakan Bupati Tuban, dengan sebutan hewan. Sepanjang jalan pantura Bancar sampai Widang diketahui banyak yang rusak berlubang, dan itu merupakan jalan nasional namun yang menjadi sasaran komentar dari akun Sai mo adalah Bupati Tuban.
“Kita sebagai santri manjaga marwah kyai kita, apalagi beliau juga menjadi kepala daerah,” terang Ketua PC GP Ansor Tuban ini.
Lebih lanjut Gus Afa sapaan akrab Ketua Ansor yang baru terpilih ini mengatakan kewenangan dari jalan nasional merupakan tugas dari pemerintah pusat, maka secara tidak langsung pemerintah pusat yang akan melakukan perbaikan jalan tersebut, bukan malah Bupati yang menjadi target makan untuk mengatasi persoalan ini.
“Ini kan kewenangan pusat, bukan Pemerintah Daerah. Kalau ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah silakan tapi yang bijak,” jelas Gus Afa
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tuban, Fahmi Fikroni mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban jauh hari sebelum adanya postingan tersebut telah menyampaikan atau melaporkan kepada pihak Kementrian PUPR perihal kerusakan jalan di jalur pantura, mengingat pemilik kewenangan jalan nasional ada di pemerintah pusat.
“Jawaban mereka tahun ini dianggarkan untuk melakukan perbaikan, kami sendiri berharap segera diperbaiki agar tidak ada korban jiwa lagi akibat kerusakan jalan,” ungkap Fikroni.
Politisi kelahiran Oktober 1977 ini juga menambahkan tidak mungkin APBD Tuban dipergunakan untuk perbaiki jalan Nasional ini. Lagi-lagi kareba bukan kewenangan anggarannya.
“Ini alokasi anggarannya APBN bukan APBD,” jelas Ketua Fraksi Kebangkitan Nurani Rakyat DPRD Tuban ini. (sad)
