SIDOARJO | duta.co – Setelah aktivis dan sejumlah elemen masyarakat anti korupsi di Kabupaten Sidoarjo turun gunung, kini para praktisi hukum juga memberikan dukungan serupa. Mereka siap mengawal sampai ke akar-akarnya. Ini demi Sidoarjo lebih maju. Jangan sampai daerah ini ‘dikangkangan’ pejabat serakah, penuh pungli dan korupsi.
“Aksi damai kemarin merupakan gabungan LSM, Ormas, Pers — baik yang senior maupun yunior — Kami tergerak dengan tujuan Sidoarjo ini bersih dari pungli ataupun korupsi,” demikian disampaikan Prayitno, SH, MH, praktisi hukum yang ikut turun gunung, demo di Monumen Jayandaru Rabu (28/2) kemarin kepada duta.co Jumat (1/3/24).
Karena itu, KPK tidak boleh ragu. Dukungan terhadap KPK terus disuarakan oleh puluhan aktivis, mantan aktivis dan elemen masyarakat anti korupsi Kabupaten Sidoarjo dan beberapa LSM, Jawa Timur . “Jangan sampai KPK loyo di Sidoarjo,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, aksi damai ini buntut dari temuan dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo yang besarannya 10-30 persen.
Menurut Prayit, panggilan akrab Prayitno, SH, MH, aksi itu merupakan gabungan dari seluruh elemen masyarakat Sidoarjo. “Ingat! Tidak akan maju Sidoarjo, kalau praktek korupsi tidak dihentikan. Korupsi itu pengkhianatan kepada rakyat yang memilihnya,” ujarnya.
Kendati begitu, tegasnya, ia tetap berpikir positif. “Biarkan KPK bekerja dengan baik. Kita beri dukungan moril kepada KPK supaya independen dan bersih dalam menjalankan tugasnya. KPK saat ini mungkin masih mengumpulkan bukti dan saksi yang lengkap untuk penetapan tersangka selanjutnya,” jelasnya.
“Siapapun baik pendatang atau tokoh asli Sidoarjo atau anaknya siapa, tidak peduli. Kami tidak peduli dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jangan ada tindak pidana memakai teori ‘Kapal dan Sekoci’. Ada yang diselamatkan dan ada yang sengaja ditenggelamkan,” tegas ketua LSM Sidoarjo Watch ini.
Janji Prayit, akan mengawal kasus dugaan korupsi itu sampai akar-akarnya. “Kami yakin KPK sudah mengantongi cukup bukti sebelum melakukan OTT. KPK tidak boleh tebang pilih. KPK tidak boleh takut dengan intervensi penguasa atau siapa pun. Karena hukum dan keadilan tidak memandang siapa pelakunya,”pungkasnya. (loe)
