SURABAYA | duta.co – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya dan BEM Malang Raya mendatangi kantor DPRD Jatim, Selasa (14/7/2020). Alasannya, mereka ingin menjemput balasan surat audiensi perihal Polemik SPP di tengah pandemi Covid-19 yang dikirimkan pada Kamis (2/7) lalu.
Koordinator BEM Surabaya, Eko Pratama mengatakan hingga saat ini belum ada solusi konkret dari eksekutif maupun legislatif. Oleh karenanya, mahasiswa dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) ini mendatangi DPRD Jatim untuk menagih janji.
“Kami menuntut DPRD Jatim serius menanggapi aspirasi kami. DPRD Jatim masih tutup kuping. Kami akan aksi lagi disini pada 20 Juli usai rapat Paripurna,” kata Eko.
Ia menegaskan bahwa tuntutan mereka sebenarnya masih sama yakni meminta adanya jaminan pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Selama aksi, mahasiswa melakukan orasi mengkritik kampus yang dinilai kurang terbuka dalam penggunaan anggaran di tengah pandemi.
“Secara sarana kampus, kita tidak menikmati empuknya kursi kampus. Kampus bilang tidak punya uang, nah kita membayar itu uangnya diapakan,” sindir Eko.
“Kita lihat hari ini seolah-olah kita punya hutang ke kampus kita. Bagi kami kalau seperti ini terus, pemerintah tidak bisa mengurusi ini,” tambahnya.
Senada, Mahmud koordinator BEM Malang Raya menilai dunia pendidikan dalam kondisi darurat keadilan. Mahasiswa tetap harus membayar kewajibannya tanpa ada keringanan. Padahal, ekonomi sedang dalam kondisi sulit karena dampak pandemi.
“Mahasiswa menuntut agar rektorat mengeluarkan kebijakan akibat masa pandemi covid-19,” pinta Mahmud.
Menurut Mahmud, kebijakan yang sudah dikeluarkan kampus dinilai belum maksimal dalam mengakomodir keinginan mahasiswa. Bahkan kampus kerap merasa tidak memiliki uang sehingga merasa pengeluarannya sama saja seperti kondisi normal.
Aksi kali ini, mahasiswa ditemui oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim, Hari Putri Lestari. Ia berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa ke Komisinya yang salah satunya membidangi pendidikan ini. “Hasil ini akan saya sampaikan ke Komisi E dan pimpinan,” politisi asal F-PDI Perjuangan.
Sebelumnya, para mahasiswa sudah melakukan audiensi pada tanggal 25 Juni 2020 dan melakukan Aksi Demonstrasi pada tanggal 29 Juni 2020 di kantor LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur. Tuntutannya terkait relaksasi SPP telah di tanda tangani oleh Ketua LLDIKTI Wilayah VII Jawa timur.
Namun, sampai saat ini, belum ada langkah konkret dari pada stakeholder terkait untuk merealisasikan tuntutan mahasiswa. (ud)
