KEDIRI|duta.co – Disampaikan Humas RSUD Gambiran Kota Kediri kini telah mampu melakukan pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk mendeteksi virus Covid-19 atau corona. Hanya dalam waktu 45 menit, petugas medis akan mampu menentukan status ODP atau PDP terkonfirmasi Covid-19 atau tidak. Dalam rilis juga menjelaskan jika Kementerian Kesehatan RI memberi kepercayaan Laboratorium RSUD Gambiran untuk melakukan pemeriksaan spesimen dengan metode PCR.
Selama ini pemeriksaan swab di Jawa Timur hanya dilakukan di tiga laboratorium, yakni Institute of Tropical Disease (ITD) Unair, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya dan Rumah Sakit Universitas Brawijaya. “Laboratorium kami dinyatakan telah memenuhi standar Biosafety Level (BSL) II untuk melakukan pemeriksaan spesimen dengan metode PCR. Ini akan mempercepat pemeriksaan swab karena tak perlu lagi mengantre di Surabaya,” kata Direktur RSUD Gambiran dr. Fauzan Adima M.Kes, Kamis (14/05).
Fauzan Adima menjelaskan, tidak semua rumah sakit rujukan mendapat kepercayaan melaksanakan Tes PCR Covid-19 ini. Kementerian Kesehatan harus memastikan kelayakan laboratorium dan kesiapan sumber daya manusia rumah sakit sebelum mengirimkan reagent untuk uji DNA Covid-19. Dengan kemampuan ini, petugas medis akan lebih cepat mengetahui status pasien yang diindikasi terjangkit Covid-19 untuk menentukan langkah pengobatan lebih lanjut.
Alih-alih merasa gembira, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri Ashari .SE justru menyatakan kenapa RSUD Gambiran baru mempergunakan sekarang dan kenapa selama ini menggunakan laboratorium lain. “Saya sudah lama mendapat kabar bahwa sebenarnya Gambiran ini telah menjadi rumah sakit rujukan karena memang memiliki alat ini. Lalu kenapa baru diumumkan sekarang? Memang alat tersebut bukan belanja menggunakan APBD Kota Kediri,” terang Pak Raden sapaan akrabnya, politis dari Partai Demokrat.
Ketika jumlah kasus positif kian bertambah sementara Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar selalu umumkan hasil swab memakai laboratorium milik BBTKL Surabaya dan jumlah kamar isolasi yang terbatas. “Lalu kenapa hanya menyebut rumah sakit rujukan, sekalian tidak menyampaikan bila memiliki alat PCR yang mampu memastikan pasien tersebut positif atau negatif? Inilah yang kami maksud, tanpa perencanaan dan tidak transparan. Kami akan dorong pembentukan pansus terhadap tim gugus tugas,” tegasnya. (nng)
