JAKARTA | duta.co – Namanya disebut dalam pusaran korupsi super jumbo e-KTP, Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto menjadi ewuh pakewuh. Bahkan soal gonjang-ganjing internal Partai Golkar, Novanto memilih bungkam. Ia tidak mau menanggapi soal adanya dorongan Generasi Muda Partai Golkar supaya dirinya nonaktif dari jabatannya karena disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. “Tanya yang lain saja,” kata Novanto di Gedung DPR, Senin (27/3/2017).
Sebelumnya, Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) merasa gelisah dan resah dengan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP yang menyeret partai berlambang pohon beringin serta kader-kadernya termasuk ketua umum Setya Novanto.
Kader muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan generasi muda Golkar melihat suasana yang berkembang di masyarakat sangat tidak menguntungkan partai atas kasus e-KTP. Menurut dia, seolah-olah Golkar jadi bulan-bulanan.
“Orang bicara e-KTP identik dengan Golkar dan Ketua Umum Golkar, ini sangat tidak baik terhadap Golkar untuk menghadapi event politik selanjutnya. Kami mempunyai keresahan melihat situasi yang melanda Golkar,” kata Doli.
Menurut dia, sebagai anak muda penerus partai berlambang beringin tentu merasa terganggu dengan situasi seperti sekarang ini. Sebab, Golkar seperti disudutkan dalam pengadaan proyek e-KTP sampai hakim pun menggiring ke arah sana.
“Hakim saja kemarin menanyakan kepada saksi, apakah Anda bisa menyimpulkan proyek e-KTP punya Golkar? Kekurangan blanko akibat e-KTP yang dilakukan Golkar. Kami anak muda yang cinta Golkar merasa terganggu,” ujarnya.
Sementara, Setya Novanto sekarang tampak lebih sibuk menginstruksikan kader Partai Golkar untuk mendukung penuh Presiden Joko Widodo, maju kembali dalam pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Hal tersebut, diungkapkannya langsung saat memberikan sambutan dalam Rapimnas AMPG di Hotel Grand Clarion, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Minggu (26/3/2017). Setnov sapaan akrabnya mengatakan, dari hasil survei nasional Presiden Jokowi Widodo masih memiliki elektabilitas yang tinggi dibandingkan bakal calon lainnya. “Bapak Jokowi Widodo elektabilitasnya 49 %, dari pak Prabowo 24 % ,” ujarnya.
Tidak jelas, apakah kesibukan Setnov ini hanya untuk mencari ’pelampung’ agar tidak tenggelam dalam dugaan korupsi e-KTP? Waallahu’alam. (inl.c)
