KEDIRI | duta.co – Dinas Koperasi Usaha Mikro Tenaga Kerja Kota Kediri melaksanakan kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dalam upaya untuk mencetak calon tenaga kerja yang lebih kompeten.
Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan standar LPK di wilayah Kota Kediri guna menghadapi tuntutan pasar industri saat ini.
Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Akreditasi LPK berlangsung selama 1 hari, dimulai dari tanggal 22 Februari bertempat di Hotel Lotus Garden, Kota Kediri.
Kepala Bambang Priyambodo, Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri, menjelaskan, bahwa tujuan dari kegiatan Pembinaan Akreditasi LPK ini adalah untuk memastikan peningkatan standar mutu dan kredibilitas dalam melaksanakan pelatihan terhadap calon tenaga kerja, sehingga mereka dapat lebih kompeten dan siap menghadapi dunia kerja.
“Para peserta ini berasal dari wilayah Kota Kediri. Ibarat peribahasa tak kenal maka tak sayang, saya akan absen satu-persatu,” ucap Bambang usai memberikan kata sambutan.
Kegiatan ini melibatkan narasumber dari Silvi Indah Guma, Seksi Pembinaan Kelembagaan Pelatihan, Disnaker Provinsi Jawa Timur yang memberikan materi dan panduan berkaitan dengan akreditasi lembaga pelatihan.
Silvi mengungkapkan, harapannya bahwa kegiatan Bimbingan Teknis Akreditasi LPK ini akan meningkatkan kualitas dan standar pelayanan lembaga pelatihan di wilayah Jawa Timur.
“Dengan demikian, lulusan dari LPK dapat lebih siap menghadapi dunia kerja dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan tuntutan pasar industri saat ini,” harapnya.
Sebelumnya, pada kesempatan itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinkop UMTK, Arif Budi Nurcahyo, mengungkapkan, pelatihan ini diikuti oleh 30 LPK swasta yang ada di Kota Kediri.
Ia menjelaskan, tujuan melaksanakan kegiatan ini, pertama,, untuk memberikan pemahaman kepada LPK yang ada di Kota Kediri,tentang peran-peran dari LPK di bidang pembangunan Ketenagakerjaan di Kota Kediri
“Saat ini kita sedang mengadakan pelatihan kerja berbasis kompetensi.Jadi biar ada kesamanan persepsi” katanya.
Kedua, lanjutnya, juga untuk mendorong percepatan akreditasi LPK agar mempunyai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI.
“Jadi, biar ada standarnya Bagaimana mengajar itu ada standarnya khusus dan tidak tidak melebar. Diharapkan, output nya pelatihan nanti bisa di terima di dunia usaha maupun dunia kerja,” tutupnya. (bud)
