KEDIRI | duta.co – Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bagus Alit membuka secara resmi kegiatan Rembuk Stunting tingkat Kota Tahun 2024, Senin (26/2), di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri. Mengusung tema Kuatkan Kolaborasi Orkestrasi pada perangkat daerah dan stakeholder menuju kota kediri zero stunting, kegiatan dihadiri sebanyak 125 peserta. Terdiri dari perwakilan Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Pj. Ketua TP PKK Kota Kediri, Kepala OPD, Camat, Lurah, organisasi perangkat daerah, beberapa perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, lembaga masyarakat, serta forum anak.
Mengawali sambutan, Bagus Alit menyampaikan kondisi stunting di Kota Kediri menurut data Survey Studi Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 yaitu sebesar 14,30%, dan target nasional untuk menurunkan angka stunting tahun 2024 yakni sebesar 14%. Sedangkan berdasarkan data dari elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) terjadi tren penurunan angka stunting di Kota Kediri. Dimana pada tahun 2022, terdapat sebanyak 941 balita stunting. Selanjutnya pada bulan September tahun 2023 angka tersebut turun menjadi 860 balita dan kemudian kembali mengalami penurunan pada bulan Desember tahun 2023 menjadi 771 balita.
“Jadi total keseluruhan pada tahun 2023 ada penurunan sebanyak 170 balita,” jelasnya.
Bagus juga memaparkan, ada 10 prioritas kelurahan yang menjadi lokus stunting dan perlu dilakukan intervensi. Dengan kriteria sebagai berikut yaitu memiliki jumlah keluarga berisiko stunting melebihi rata-rata, memiliki prevalensi stunting melebihi rata-rata, memiliki jumlah kasus stunting melebihi rata-rata, serta memiliki lebih dari 50% indikator esensial menunjukkan cakupan intervensi gizi tergolong kurang.
“Kesepuluh kelurahan tersebut ialah Kelurahan Betet, Banaran, Pesantren, Gayam, Blabak, Banjarmlati, Ngletih, Rejomulyo, Manisrenggo dan Mrican. Untuk yang tidak masuk prioritas bukan berarti tidak diperhatikan, semua yang ada status stunting tetap akan ditangani namun yang sepuluh kelurahan ini perlu mendapat perhatian secara khusus,” tuturnya.
Dalam penanganan kasus stunting ditambahkan Bagus, Kota Kediri telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan. Dalam kesempatan tersebut Bagus sekaligus mengapresiasi TPPS Kota Kediri yang mendapat peringkat kedua penilaian kinerja terbaik se-Jawa Timur pada tahun 2023.
“Tugas TPPS ialah mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan penanganan stunting di wilayahnya. Meskipun tim sudah ada, namun ini bisa berjalan dengan baik kalau ada kerjasama, sinergi yang baik, perhatian dan kehadiran pemerintah daerah dan berbagai elemen,” imbuhnya.
Dengan melakukan enam strategi nasional percepatan penurunan stunting yaitu menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
“Kelompok sasaran mencakup remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan bayi berusia 0-59 bulan. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan intervensi, jadi untuk pak camat, lurah tolong untuk petugas di lapangan disinergikan sesuai dengan susunan tim yang sudah dibentuk dan laporan secara berjenjang ke jenjang yang lebih tinggi sehingga jika ada kekurangan atau hambatan bisa diketahui dan dicarikan solusinya bersama-sama,” tandasnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kota Kediri, Chevy Ning Suyudi menambahkan rembuk stunting ini merupakan aksi ketiga dari delapan aksi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting. Nantinya Pemkot Kediri akan melakukan tahapan berikutnya sampai dengan 8 aksi konvergensi hingga akhir tahun 2024.
“Hasil rembuk stunting ini merupakan komitmen bersama agar di tahun perencanaan 2025 nanti semua permasalahan terkait percepatan penurunan stunting dapat diakomodir di APBD tahun 2025,” jelasnya.
Disamping itu, percepatan penanganan stunting sudah tertuang dalam tujuan Rencana Pembangunan Derah (RPD) Kota Kediri tahun 2025-2026 poin kedua yakni meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi multisektor dan multipihak dalam percepatan penurunan stunting pun telah dilakukan Pemerintah Kota Kediri. Salah satunya dengan melakukan pendekatan multi sektor yang dilakukan sejak tahun lalu terkait dengan kesehatan dan gizi, air minum dan sanitasi, pengasuhan dan paud, perlindungan sosial serta ketahanan pangan.
“Tahun lalu kami juga bekerjasama dengan beberapa dosen di perguruan tinggi yang ada di Kota Kediri untuk melakukan penelitian atau kajian terkait stunting,” ujarnya.
Chevy melanjutkan, permasalahan stunting yang multi dimensional memerlukan upaya lintas sektor dan melibatkan seluruh stakeholders secara terintegrasi. Untuk itu melalui koordinasi serta konsolidasi program serta kegiatan di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan pihaknya berharap dapat mewujudkan Kota Kediri zero stunting.
Sekadar diketahui, Rembuk stunting diisi pemaparan terkait perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan stunting oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur. Selain itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama Ketua TPPS, Forkopimda dan stakeholder. (bud)
