SURABAYA|duta.co – Tak tanggung-tanggung sebesar Rp10 triliun aset milik negara berhasil diselamatkan jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur atas penanganan kasus Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT Yekape.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Kejati Jatim M Dofir pada gelar pencapaian kinerja jajarannya disepanjang tahun 2019 ini di kantornya, Selasa (31/12/2019).
Kendati proses hukum kasus ini belum tuntas, namun tim Kejati Jatim berhasil mengembalikan aset milik YKP dan PT Yekape kepangkuan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Penanganan kasus ini, kita harus melakukan pendalaman dan tidak bisa serampangan. Artinya saat ini hasil yang kita kantongi belum maksimal dan memang butuh pendalaman,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Lanjut M Dofir, di bidang Pidana Khusus (pidsus) sendiri, sudah ada 106 perkara tindak pidana korupsi yang telah dieksekusi.
Selain penyelamatan uang negara dari kasus YKP, pada tahap eksekusi ini, tim Kejati Jatim juga berhasil menyelamatkan belasan miliar rupiah.
Hal itu didapatkan dari perolehan denda sebesar Rp7,6 miliar. Dari perolehan uang pengganti sebesar Rp9,5 miliar. Perolehan uang rampasan sebesar Rp2,8 miliar serta perolehan dari biaya perkara sebesar Rp 592 ribu.
Penyelematan Aset
Selain penyelamatan uang negara, tim Kejati Jatim juga berhasil penyelamatan berupa aset milik negara.
Adapun aset-aset tersebut antara lain:
1.Aset Gelora Pancasila senilai Rp183 miliar.
2. Aset jalan Kenari senilai Rp17 miliar.
3. Aset jalan Upa Jiwa senilai Rp4,3 miliar.
4. Aset bekas kantor Kelurahan Rangkah Tambaksari senilai Rp2,4 miliar.
5. Aset tanah kompensasi seluas 7 hektar senilai Rp26 miliar.
6. Dan yang terakhir, aset milik YKP dan PT Yekape senilai Rp 10 triliun.
Perkara-perkara Tindak Pidana Khusus yang menonjol
1. Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Aset dan Keuangan Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dan PT. YEKAPE, dengan nilai penyelamatan aset senilai Rp. 10 triliun. (Tahap Penyidikan)
2. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Floating Dock dengan kapasitas 8.500 TLC di PT. DOK dan Perkapalan Surabaya (Persero) Tahun 2015, dengan kerugian negara sebesar Rp. 63 Miliar. (2 perkara Upaya Hukum, 1 perkara Tahap Penuntutan Persidangan)
3. Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian atau Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Jatim Cabang Jombang Tahun 2020-2012, dengan kerugian negara sebesar Rp. 5 Miliar. (1 perkara Tahap Upaya Hukum dan 1 perkara Tahap Persidangan)
4. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, dengan kerugian negara sebesar Rp. 4,9 Miliar yang dilakukan oleh 6 (enam) anggota DPRD Kota Surabaya. (Tahap Penuntutan)
5. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Dana Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik
di Badan Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Gresik Tahun Anggaran 2018, yang dilakukan Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyelidik Kejari Gresik dan ditemukan adanya uang tunai sebesar Rp.536.923.000,- (Lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang berasal dari pemotongan insentif pemungutan pajak daerah. (3 perkara Tahap Penyidikan dan 1 perkara tahap Penuntutan)
6. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mesin Percetakan pada PT. Bangkit Grafika Sejahtera (PT. BGS), dengan kerugian negara sebesar Rp. 7,4 Miliar. eno
