TEMBAGAPURA | duta.co – Komandan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Hendrik Wanmang angkat bicara pada media Australia soal penyanderaan di Dusun Banti dan Utikini, Tembagapura, tak jauh dari tambang Freeport. Dia membantah sengaja menargetkan warga kampung untuk disandera.
Menurut Hendrik, warga kampung tak sengaja terjebak karena dua dusun itu berada dekat wilayah konflik. Walau begitu dia mengaku belum mengizinkan warga non-Papua meninggalkan dusun itu.
“Saya masih mempertimbangkan bagaimana mengeluarkan mereka dari sana,” kilah Hendrik kepada media Australia Fairfax dan dikutip Sidney Morning Herald, Senin (12/11).
Alasan Hendrik, jika orang-orang non-Papua diizinkan keluar, dia takut TNI dan Polri akan melakukan serangan dan jatuh korban warga sipil. “Saya tak ingin ada korban,” katanya.
Hendrik juga mengatakan kepada media Australia mereka adalah pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan tanah mereka.
Sementara itu aparat Polri dan Polri terus berusaha untuk mengakhiri penyanderaan di Tembagapura. Mereka telah menyebarkan pamflet yang meminta anggota kelompok bersenjata itu meletakkan senjata dan menyerah.
Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar juga meminta Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) –istilah aparat menyebut Organisasi Papua Merdeka– berhenti melakukan perbuatan melanggar hukum. Seperti pengancaman, penganiayaan, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, pembunuhan, dan perbuatan kriminal lainnya.
Saat ini TNI dan Polri memperkirakan ada sekitar 35 anggota kelompok ini yang bersenjata api lengkap. Mereka menyandera sekitar 1.300 warga sipil di dua dusun ini.
Halangi Bantuan
Selain itu, Polri juga mengungkap KKB menutup akses masuk bantuan pemerintah ke Distrik Tembagapura, Papua. Akibatnya, banyak warga yang belum menerima bantuan.
“Pemerintah sudah siapkan makanan sebanyak dua kontainer dan sudah dikirim. Ternyata tidak bisa diakses penduduk setempat, masih sebagian yang bisa diambil,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (14/11).
Polri meminta KKB membuka akses di Distrik Tembagapura, Papua. Sebab, warga membutuhkan pasokan bantuan seperti makanan. Terutama, anak-anak dan ibu hamil. “Kita mengharapkan diberikan akses menyalurkan bahan pangan tersebut,” ucapnya.
Sekitar 1.300 orang warga Papua dan pendatang disandera KKB sejak empat hari lalu. Mereka yang disandera bermukim di sekitar Kimberly hingga Banti, Distrik Tembagapura, Jayapura, Papua.
Hingga kini, kawasan yang menjadi lokasi penyanderaan sudah dijaga oleh ratusan personel satuan tugas terpadu yang terdiri dari anggota TNI dan Polri. Korps Bhayangkara masih berupaya melakukan negoisasi dengan KKB terkait kasus ini.
“Polri mengharapkan tetap penyelesaiannya bisa secara persuasif, tidak ada korban yang jatuh,” kata Setyo.
KSAD ‘Tak Sabar’
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono mengimbau kepada pemerintah dan DPR segera bersikap. Sebab, mereka merupakan kelompok separatis.
“Itu separatis, berdasarkan UU harus ditumpas dan diberantas. Jadi ternyata, dalam kegiatan ini tentara ada payung hukumnya. (Kami) mengimbau kepada pemerintah dan DPR harus mengambil sikap dibagaimanakan (kelompok bersenjata),” ujarnya kepada wartawan di Pusdikif Pussenif Kodiklat AD, Cipatat, Selasa (14/11).
Pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus penyanderaan tersebut dan menilai kelompok bersenjata banyak membuat pernyataan yang mengundang provokasi. Kelompok bersenjata yang menyatakan perang dengan Indonesia, menurut Mulyono, sangat merugikan masyarakat.
“Ini kan merupakan ancaman yang tidak main main. Ancaman serius,” ungkapnya. Menurut dia, tanpa payung hukum yang jelas TNI tidak bisa berbuat apa-apa di sana. Apalagi kondisinya bukan dengan status darurat militer.
“Dia nantang kepada kita. Kita serahkan kepada pemerintah dan DPR. Sebab, TNI tidak bisa berbuat tanpa ada payung hukum. Selama ini masih mem-back up kepolisian karena UU-nya masih begitu,” katanya.
Pihaknya akan bertindak dalam koridor hukum yang benar. Apabila UU mengamanatkan TNI turun langsung (dalam kasus penyanderaan), ia mengaku siap dan sudah mempersiapkan pasukan dalam rangka membuat Papua lebih kondusif. “Yang kita lakukan dalam upaya Papua agar kondusif. Kita ingin mengangkat derajat mereka,” ungkapnya.
Langkah Persuasif
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan, tindakan tegas akan diambil aparat TNI bersama Polri bila langkah persuasif mengalami jalan buntu.
“Kita juga mempersiapkan pasukan Polri dan TNI di sana, dan saya sudah diskusi dengan Panglima TNI, nantinya ketika langkah persuasif tidak bisa ketemu atau deadlock maka tidak ada jalan lain dimana negara perlu melakukan tindakan-tindakan dalam rangka menegakkan kembali ketertiban dan keamanan, serta menegakkan hukum,” kata Tito di Ambon, Senin (13/11).
Sejauh ini aparat keamanan masih menggunakan pendekatan persuasif terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera 1.300 warga sipil pada daerah Utikini dan Banti, termasuk adanya indikasi menyandera karyawan PT Freeport Indonesia.
Kelompok kriminal bersenjata ini juga dilaporkan telah melakukan pengrusakan fasilitas jalan raya dari Utikini menuju Banti dengan menggunakan peralatan berat milik PT Freeport yang bertujuan menghambat atau memutuskan jalur transportasi darat.
“Berkaitan dengan masalah Papua sendiri, memang ada dinamika kelompok kriminal bersenjata yang ada di daerah Tembagapura, yaitu di Desa Utikini dan Banti. Saya mantan Kapolda Papua selama dua tahun saat daerah itu belum dimekarkan,” tandas Tito.
Tito menyatakan memahami betul kelompok-kelompok ini yang motif utamanya adalah ekonomi. Karena itu, Polri dan TNI masih menggunakan pendekatan kesejahteraan dan langkah persuasif, serta negosiasi yang dikedepankan guna mencari solusi dan mendekati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat serta tokoh gereja.
“Namun bila langkah persuasif ini mengalami deadlock maka Polri bersama TNI akan mengambil langkah tegas untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegasnya. hud, net
