JAKARTA | duta.co – Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) meminta kebijakan pemerintah terkait kedaulatan dan ketahanan pangan benar-benar pro rakyat. Karenanya, LDII mendorong pemerintah untuk mengembangkan lahan-lahan yang belum produktif menjadi produktif.
Demikian dikatakan Ketua Umum LDII, Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam kepada pers disela diskusi FGD kedaulatan dan ketahanan pangan di Jakarta, Kamis (29/8).
Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Dikatakan Abdullah Syam, bahwa kedaulatan dan ketahanan pangan sangatlah penting untuk kelangsungan berkehidupan. Terkait itu, LDII merekomendasikan agar pemerintah mengembangkan lahan-lahan yang belum produktif, mempercepat produksi dengan sistem digital dan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga pemerintahan. “Kami berharap kebijakan pemerintah benar-benar pro rakyat,” ujarnya.
Menurut Abdullah Syam, tata pangan yang ada di Indonesia sangat potensial, karenanya potensi besar itu harus segera dikembangkan dengan mengelola pangan melalui berbagai macam produk pangan.
“Nah, tinggal bagaimana potensi besar ini dikelola dengan baik dan bagus sehingga menghasilkan produk unggulan yang mahal harganya,” ungkapnya.
Pihaknya optimis bahwa pangan di Indonesia akan maju asalkan dikelola dengan baik. Bagaimana pangan ada inovasi-inovasi, kedaulatan berdiri sendiri, hak cipta yang dilindungi. “Nah, kuncinya kedaulatan pangan ini adalah pendidikan, bagaimana pendidikan generasi bangsa kita saat ini,” ungkapnya.
Selain itu, tambahnya, adanya pelatihan dan penyuluhan diberbagai bidang pangan tentu akan memompa generasi bangsa untuk kreatif dan mandiri.
Dikatakannya, bahwa generasi muda saat ini janganlah menjadi beban negara, bonus demografi menjadi minus, karenanya kedepan generasi muda harus mapan, mandiri dan mau mampu mengembangkan potensi yang ada melalui penguatan SDM.
“Makanya kita tingkatkan SDM dengan agenda besar yaitu seminar pendidikan sistem digital dan ekonomi syariah sistem digital,” ujarnya.
Ia berharap melalui FGD ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dapat memberikan kontribusi positif dan sumbangsih kepada negara dan generasi bangsa Indonesia. “Jadi bagaimana output ini menjadi outcome sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih besar,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota DPR Komisi IV Mindo Sianipar mewacanakan kembali perlunya dibuat Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memasukkan pembangunan kedaulatan dan ketahanan pangan. “Sekarang sedang dibahas untuk kembali pada GBHN secara terbatas, agar program pembangunan Indonesia lebih fakus, termasuk pembangunan sektor pangan,” kata Mindo dari Fraksi PDI-Perjuangan.
Ia menilai selama ini di era reformasi daerah otonomi terkesan jalan sendiri, sehingga program dari Kementerian Pertanian tidak sampai ke daerah. Sebab, lanjut dia, kepala dinas pertanian akan menjalankan kebijakan kepada daerah masing-masing, bukan kebijakan dari pusat atau dari menteri pertanian. “Inilah salah satu mengapa kita sulit menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan, ” ucap Mindo.
Mindo mengapresiasi langkah organisasi kemasyarakatan Islam, seperti LDII dalam melaksanakan berbagai program kedaulatan dan ketahanan pangan di Madiun, Nganjuk, dan Jombang.
Sedangkan Ketua DPP LDII Prasetyo Soenaryo mengatakan, persoalan pangan merupakan hal yang mendasar dan esensial berdampingan dengan energi. Pangan merupakan hal yang strategis, saat ini Indonesia menghadapi lonjakan jumlah penduduk dan menyempitnya lahan pertanian.
“Untuk itu, perlu mencari solusi yang tepat guna. Pasalnya, sejak Presiden Soeharto, Indonesia tak pernah swasembada pangan lagi. Sementara setelah reformasi kedaulatan dan ketahanan pangan belum tercapai,” pungkas Prasetyo. (hud)
