KEDIRI|duta.co – Meski Konfercab XI GP Ansor Kabupaten Kediri digelar di Ponpes Al Ikhsan Jampes Desa Putih Kecamatan Ngasem baru usai digelar, namun masih menyisakan pertanyaan cukup besar. Semua ini tidak lain atas makna Akhlakul Karimah. Sosok kader NU yang menduduki jabatan terakhir sebagai Sekretaris GP Ansor, M Hudlori, meski dalam forum telah ditetapkan sebagai salah satu calon. Namun, kemudian pimpinan sidang M. Ja’far Shodiq, menjabat Wakil Ketua I PW GP Ansor Jawa Timur menjatuhkan sanksi diskualifikasi dan mencoret namanya.
Menjelang digelarnya pemilihan Ketua GP Ansor Kabupaten Kediri, tanpa diduga meski telah melewati sejumlah tahapan, secara tiba-tiba salahs atu calon dinyatakan gugur dengan beragam pasal disampaikan yang berujung dianggap bukan sebagai calon yang ber-Akhlakul Karimah. Saat dikonfirmasi, Hudlori memberikan klarifikasi atas tudingan yang membuatnya sempat emosi dan sempat didatangi Ketua PCNU KH. Muhammad Makmun kemudian memilik walk out.
Hudlori : Saya Asli NU
“Bahwa sistem yang terjadi pada Konfercab sangat memprihatinkan, ada sejumlah kejanggalan pada aturan tata tertib. Bagaimana pimpinan sidang menyebutkan saya di-diskualifikasi dikarenakan tidak mengumpulkan KTP. Tidak menghadiri undangan mediasi para calon dan yang terakhir dianggap tidak ber-Akhalakul Karimah,” jelasnya, Jumat sore.
Sebutan tidak ber-Akhlakul Karimah, akhirnya dijadikan bahan pembahasan saat digelar pertemuan bertajuk Forum Silaturrahmi dan Konsolidasi dihadiri beberapa perwakilan PAC Ansor, dihadiri lebih dari 100 orang kader NU. Mengambil tempat di Gedung MI Islamiyah Sukoharjo Kecamatan Plemahan.
“Saya ini menjadi kader NU melalui organisasi yang dimulai dari bawah, perlu saya sampaikan sejumlah evaluasi terkait sistem dan tahapan, saat pendaftaran ada iuran dengan alasan asas kemandirian organisasi, kemudian pertimbangan waktu hingga malam dan menjadikan peserta mengantuk. Adanya jeda penetapan calon hingga bisa melakukan penjegalan dan tidak adanya ruang memberikan klarifikasi,” jelasnya.
Kemudian kritikan untuk panitia penyelenggara, tidak adanya fasilitas tas untuk peserta, kemudian LPJ ketua demisioner tidak disampaikan. “Bahwa tolak ukur Akhlaqul Karimah tidak diatur dalam AD ART dan organisasi. Ini yang perlu di Batsul Masail-kan. Saya ini kader sejak kecil, dan ini di forum resmi disaksikan ratusan peserta dari perwakilan se-Kabupaten Kediri, kemudian mendapatkan tuduhan seperti itu,” tegasnya.
Tentunya ini menambah daftar, bila sebelumnya Konfercab PC Fatayat juga atas arogansi pimpinan sidang dari provinsi, kali ini juga terjadi pada Konfercab GP Ansor. Yang kini menjadi pertanyaan, apakah ini ada kaitannya dengan Pilkada di Kabupaten Kediri, Hudlori menyatakan tidak berkenan menjawab, karena Ansor bukan organisasi atau bagian partai politik. (nng)
