KEDIRI|duta.co – Merilis data dikeluarkan pemerintah pusat melalui BNPB bahwa sebanyak 102 kota / kabupaten se – Indonesia yang diijinkan menerapkan New Normal merupakan daerah hanya dengan status Zona Hijau. Dijelaskan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam rilisnya, menentukan suatu daerah tersebut. Salah satunya berdasarkan kriteria epidemologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Terdapat 11 indikator utama dipergunakan diantaranya penurunan jumlah kasus selama dua minggu sejak puncak terakhirnya, dengan target lebih dari 50 persen untuk setiap wilayah. Penurunan angka mengacu jumlah yang meninggal, penurunan jumlah kasus positif, termasuk kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di rumah sakit, juga jumlah pasien sembuh dan selesai pemantauan. Selain itu, melihat hasil dari jumlah pemeriksaan laboratorium, di mana positivity rate-nya harus di bawah 5%, dan penggunaan metode pendekatan RT atau Angka Reproduktif efektif kurang dari 1%.
Menginggat Kabupaten Kediri hingga saat ini masih berstatus Zona Merah, Ketua DPRD, Dodi Purwanto saat dikonfirmasi kemarin memberikan penjelasan secara rinci berbagi wawasan agar disampaikan kepada masyarakat. “Kalau kita memaknai New Normal adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan. Atau bisa diartikan sebagai upaya menyelamatkan kelangsungan hidup masyarakat dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya,” terang politisi dari PDI Perjuangan ini.
Protokol kesehatan menjadi aturan yang disebutkan dalam implementasi New Normal, yakni dengan menjaga jarak sosial dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain. “Masyarakat pasti akan menjalani kehidupan New Normal hingga ditemukan vaksin, yang dapat digunakan untuk menangkal virus corona. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru. Ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukan vaksin untuk Covid-19,” jelasnya.
“Saya berpandangan bahwa ini merupakan tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau sosial distancing yang diberlakukan untuk mencegah penyebaran masif pandemi Covid-19. Agar warga yang memerlukan aktivitas di luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan oleh WHO maupun pemerintah, dalam arti bukan sekedar bebas keluyuran,” terang Dodi Banteng, sapaan akrabnya.
“Masyarakat memang tidak akan bisa terus menerus berada di rumah tanpa ada kepastian. Tidak mungkin seluruh aktivitas ekonomi berhenti tanpa kepastian yang menyebabkan kebangkrutan total, PHK massal dan kekacauan sosial. Kita mesti sadar bahwa wabah masih ada di sekitar kita. Untuk itu aktivitas ekonomi atau publik diperkenankan, namun dengan syarat harus menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika New Normal tidak segera diberlakukan maka dampak sosial ekonominya akan lebih parah,” harapnya.
“Agar New Normal bisa berjalan dengan baik maka menjadi tugas kita bersama secara gotong-royong, khususnya pemerintah daerah harus melakukan upaya yang sistematis, terkoordinasi dan konsisten dalam melakukan pengawasan publik dan Law Enforcement. Kita mesti berupaya mengantisipasi lonjakan penderita Covid-19 tapi kita juga harus mengantisiapasi agar perekonomian kita tidak boleh hancur,” ucap Ketua DPRD ditujukan kepada pemerintah daerah.
Menyikapi pernyataan diberikan Ketua DPRD, mendapat tanggapan positif dari Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penangganan Covid-19 Kabupaten Kediri, dr. Ahmad Chotib, saat dikonfirmasi Senin (01/06). “Memang benar, bahwa Kabupaten Kediri hingga saat ini masih berstatus Zona Merah dan tetap mematuhi petunjuk serta arahan pemerintah pusat dalam menghadapi wabah pandemi ini,” terangnya. (nng/adv)
