SURABAYA | duta.co – Benar-benar terstruktur, sistematis dan masif gerakan melawan Presiden Jokowi dan Komisi Pemilihan umum (KPU) terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Mendekati pengumuman hasil Pilpres (20 Maret), sehari sebelumnya 19 Maret, Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, siap pimpin aksi demo di Gedung DPR RI Senayan.
Dalam rencana aksinya, Din akan melibatkan banyak pihak untuk turut serta menyuarakan aspirasi mereka. Ia menyatakan bahwa hasil pengumuman dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membenarkan adanya dugaan kecurangan akan menjadi pemicu bagi masyarakat untuk turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar.
Din yakin, partai politik yang menjadi pengusung paslon 01 dan 03, akan mengajukan hak angket. “Saya meyakini bahwa 3 plus dua partai politik pengusung paslon 01 dan 03 akan mengajukan hak angket,” ujar Din Syamsuddin di youtube Nawacita Indonesia terlihat duta.co, Jumat (15/3/24)..
Ia juga mengaku bahwa tekadnya sudah bulat. “Kami sudah menerima dukungan dari DPP PKS langsung dari Presiden PKS, Pak Syaiku. Bahkan sudah dimulai sejak tanggal 5 yang lalu,” lanjutnya.
Menurutnya, partai-partai politik lain tampaknya akan menunggu pengumuman hasil pemilu pada tanggal 20 Maret sebelum mengambil langkah serupa.
Din Syamsuddin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk secara moral mendukung langkah-langkah partai politik dalam menggunakan hak angket sebagai cara menyelesaikan kontroversi dugaan kecurangan pemilu. Ini sangat konstitusional. “Jika merasa benar, mengapa takut untuk menggunakan hak angket?” begitu ia melempar tanya.
Din langsung menyebut biang kerok masalah bangsa. Ia menuding Presiden Jokowi adalah orang yang harus bertanggungjawab. Karena itu, ajaknya, dalam aksi demo nanti, agenda yang disung ada dua, selain hak angket adalah lengserkan Presiden Jokowi.
“Tanggal 19 Maret (24/24) kita adakan aksi besar-besaran di depan Gedung DPR-MPR RI, agar DPR mendengar aspirasi kita. Alhamdulillah sudah ada 45 simpul massa di luar organisasi kami. In sya Allah bersetuju mendorong DPR RI menggunakan hak angket. Dan tidak cukup itu, karena sumber masalahnya presiden yang melanggar konstitusi, melanggar sumpah jabatan, melanggar UU, maka cukup alasan adanya pemakzulan,” tegasnya.
Anies-Ganjar Sepanggung
Capres nomor urut 01 Anies Baswedan pun sepanggung dengan Ganjar Pranowo, mesti sama-sama tampil virtual. Dalam Demos Festival bertajuk Omon-Omon Soal Oposisi yang digelar secara virtual, Sabtu (9/3/2024), Anies tampil dengan suara nyaring.
Ia menilai perlu mencari cara baru untuk mengatasi kecurangan Pemilu 2024 yang saat ini terjadi. “Pikirkan yang tidak mereka pikirkan. Perlu cara baru untuk menghadapi masalah ini,” pesan Anies dalam acara tersebut.
Ia menegaskan, pentingnya perjuangan menjunjung demokrasi yang benar, bukan demokrasi yang dimanipulatif. Karena saat ini, pemilu dihadapkan Pemilu yang jauh dari keadilan.
“Semua yang ada di sini menyaksikan dalam beberapa waktu yang lalu, betapa praktik demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif,” ucapnya.
“Saya juga sampaikan kepada semua beberapa pengalaman yang mungkin bisa menjadi perhatian. Kalau kita ingin melakukan terobosan dalam menghadapi tantangan sekarang, rasanya harus mencari cara baru yang berbeda yang pernah dikerjakan dulu-dulu,” tambahnya.
Ia menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengapresiasi ratusan orang dari berbagai elemen yang telah bersedia hadir. Acara ini disiarkan secara live kanal YouTube @Jakartanicus. Anies menyampaikan sambutannya lewat sambungan telepon WhatsApp yang di-loudspeaker dari HP Eep Saefulloh Fatah, pakar politik di negeri ini.
Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga menjadi keynote speaker. Ganjar sendiri juga tidak hadir secara langsung dan menyampaikan pengantar lewat Zoom. Ada tiga pesan penting Ganjar. Pertama, kawal rekap KPU. “Sampai tanggal 20 (Maret) kami, terutama IT Ganjar-Mahfud bekerja dengan cukup keras, sangat serius untuk mengumpulkan seluruh data, menyampaikan cerita-cerita sampai putusan, sampai 20 (Maret) nanti,” ucapnya.
Kedua, menyiapkan langkah ke Mahkamah Konstitusi (MK) bila nantinya KPU mengumumkan resmi hasil Pilpres 2024. Saksi-saksi mulai disiapkan. “Setidaknya hipotesis TSM (Terstruktur, Sistematif, Masif) bisa kita uji betul-betul, bisa kita buktikan sekarang kerja-kerja intelektual sambil menggali data, fakta, saksi-saksi di lapangan menjadi cerita yang penting kami kumpulkan,” ucapnya sambil mengisahkan terjadinya cerita unik di lapangan.
Ketiga, perihal desakan hak angket di DPR, Ganjar merujuk pembukaan masa sidang di DPR beberapa waktu lalu yang sempat diwarnai interupsi soal itu menjadi langkah bagus. “Dinamikanya pasti akan sangat menarik. Kami selaku partai tentu saja mendorong persiapan-persiapan, menyusun naskah akademis, menyiapkan dukungan dari anggota sampai kemudian bisa masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket DPR. Sebuah proses yang cukup panjang dan saya kira nanti tidak berjalan mulus-mulus saja,” imbuh Ganjar.
Artinya, Ganjar siap bertabrakan dengan siapa pun demi perbaikan kualitas demokrasi di negeri ini. (mky,net)
