LAMONGAN | duta.co – Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim yang menghapus Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) wajib bagi siswa di sekolah, banyak menuai pro dan kontra.
Kebijakan tersebut banyak mengundang kritik dan kecaman dari sejumlah pihak, termasuk dari kalangan Legislatif dan juga pengamat pendidikan. Namun ada juga yang mendukung terkait kebijakan Pramuka tidak lagi menjadi kegiatan ekstra wajib di sekolah.
Dukungan itu salah satunya diberikan oleh Praktisi Sosiologi Pendidikan pada lembaga Prakarsa Jawa Timur Dr. Madekhan Ali. Alasan pria kelahiran Lamongan itu mendukung kebijakan tersebut, dikarenakan tidak semua siswa memiliki bakat kepramukaan.
“Saya setuju Pramuka tidak menjadi ekstra wajib di sekolah. Yang pertama, karena tidak semua siswa memiliki bakat dan minat untuk ikut aktivitas kepramukaan. Sehingga diantara siswa selama ini merasa dipaksa ikut pramuka sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal,” ujar Madekhan Ali, Selasa (02/4).
Terus yang kedua, kata dia, kedudukan Pramuka yang setara dengan jenis ekstra kurikuler lainnya, akan memberi peluang atau kesempatan unit ekstra kurikuler lain dapat berkembang sesuai kebutuhan, bakat dan minat siswa di sekolah.
“Ketiga, penyetaraan Pramuka dengan ekstra lain, sebagai ekstra kurikuler “pilihan” dapat meminimalisir politisasi, atau pemanfaatan organ pendidikan, kepanduan ini untuk kepentingan politik praktis. Kita tahu organisasi Pramuka memiliki jaringan pengurus sampai ke tingkat SD,” ungkapnya.
Jadi, menurut dia, kegiatan ekstrakurikuler Pramuka ini sebenarnya tidak dihapus, tapi dikembalikan ke khittah gerakan sosial dan pendidikan, karena selama ini sudah banyak direcoki dengan unsur politik elektoral. (ard)
