BLITAR | duta.co – APBN terus dijaga menjadi instrumen andalan untuk melindungi shock, menjalankan program prioritas, dan menjalankan agenda pembangunan Negara. Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi yang kuat, unit Kementerian Keuangan regional Blitar (KPPN) menggelar konferensi pers mengenai Kinerja APBN Regional Blitar sampai dengan periode bulan Maret 2024.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar, Arinto Sujatmono, Senin (29/4/24), dalam paparannya mengatakan, kinerja APBN yang tetap solid sampai dengan akhir Maret ini menjadi modal baik bagi kita untuk menjalani.
Tahun 2024 realisasi pendapatan mencapai sebesar Rp528,09 miliar, sedangkan realisasi belanja tercatat sebesar Rp1,67 triliun atau sebesar 28,42% dari pagu belanja.
“Kinerja belanja dan kinerja pendapatan menunjukkan trend yang positif dibandingkan tahun sebelumnya.Kondisi ini menjadi modal penting untuk tetap menjaga perekonomian regional Blitar tetap kuat,” jelas Arinto Sujatmono pada Konferensi Pers APBN kota Regional Blitar periode data s.d. 31 Maret 2024 di Blitar, Senin (29/4/24).
Masih kata Arinto Sujatmono, kinerja pendapatan realisasi pendapatan negara untuk regional Blitar sebesar Rp528,09 miliar, meningkat Rp113,57 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp414,52 miliar. Komponen pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp438,63 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp89,46 miliar.
Lebih rinci, Arinto menjabarkan, penerimaan perpajakan yang bersumber dari penerimaan pajak terdiri dari pajak dalam negeri sebesar Rp409,51 miliar dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp29,12 miliar. Pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan sebesar Rp130,34 miliar, pajak pertambahan Nilai sebesar Rp124,31 miliar, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp1,91 miliar, Pajak Lainnya Rp9,43 miliar dan setoran Cukai sebesar Rp143,51 miliar.
Sedangkan untuk pajak perdagangan Internasional terdiri dari bea masuk sebesar Rp29,12 miliar.Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp32,95 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp56,51 miliar.
Sementara kinerja belanja realisasi belanja negara sampai dengan akhir Maret 2024 mencapai Rp1,67 triliun atau sebesar 28,42% dari pagu belanja, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar 22,81% dari pagu belanja. Realisasi tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp392,79 miliar atau 28,56% dari pagu alokasi anggaran, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp1,27 triliun atau 28,37% dari pagu alokasi anggaran.
Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp169,66 miliar atau 25,52% dari alokasi anggaran, realisasi belanja barang sebesar Rp209,2 miliar atau 40,56% dari alokasi anggaran, belanja modal sebesar Rp2,54 miliar atau 1,46% dari alokasi anggaran serta belanja bantuan sosial sebesar Rp11,3 miliar atau 56,11% dari alokasi anggaran.
“Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp40,55 miliar atau 28,02% dari alokasi anggaran, dana alokasi umum sebesar Rp824,06 miliar atau 29,75% dari alokasi anggaran, dana transfer khusus sebesar Rp148,89 miliar atau 14,19% dari alokasi anggaran, dana desa sebesar Rp252,38 miliar atau 52,83% dari alokasi anggaran serta dana insentif fiskal sebesar Rp11,64 miliar atau 19,11% dari alokasi anggaran,” tutup Arinto Sujatmono. (*)
