PROBOLINGGO | duta.co – Nanik Sutijo, warga Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo mengadu kepada DPRD Kota Probolinggo, terkait tanah yang dimilikinya seluas 424 meter belum diberi ganti rugi oleh Pemkot setelah terkena pembangunan Jalan Lingkar Utama (JLU) sejak tahun 1994.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua (Waket) DPRD Kota Probolinggo, Haris Nasution, yang menemui Nanik di kantor DPRD, menyebut masalah ini terbilang sudah lama.
Menurutnya ganti rugi akan sulit bila diganti dengan tanah juga. Ia mengatakan solusi yang terbaik untuk saat ini adalah diganti dengan uang.
Namun pihaknya tidak akan serta merta mengambil keputusan, ia akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan apakah tanah tersebut benar-benar milik Nanik Sutijo atau bukan.
“Di sini perlu peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Probolinggo, untuk memeriksa status tanah yang dipermasalahkan. Apa betul tanah itu milik warga ini,” ujarnya Kamis (12/11/2020).
Kasi Hubungan Hukum BPN Kota Probolinggo Ririn Meiriati menyebut akan melakukan pengecekan terhadap data-data Pemkot terkait tanah JLU tersebut.
“Kami akan berkoordinasi dengan Bidang Pertanahan apakah ini sesuai dengan yang diakui oleh pemilik tanah atau tidak,” tuturnya.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-Perkim Kota Probolinggo Andung Tjahyono mengatakan, JLU tersebut bukan lagi aset milik Pemkot melainkan sudah menjadi jalan nasional.
Berdasarkan keterangan pemilik tanah, tanah tersebut sebenarnya adalah milik suaminya yang memiliki luas 2000 meter lebih, 424 meter dari tanah tersebut terkana pembangunan JLU sejak 1994 dan sebagian sisanya dikavlingkan.
“Suami saya minta ganti dengan tanah di selatan Asabri, tanah aset. Tapi, tidak disetujui, malah disarankan menyewa lahan aset itu. Kami boleh menyewa, tapi masa sewa habis pada 2013 dan tidak dilanjutkan oleh Pemkot, oleh karenanya saya melapor ke pimpinan DPRD, semoga masalah ini bisa diatasi,” jelasnya. hul
