BONDOWOSO | duta.co – Bupati Bondowoso KH Salwa Arifin menjelaskan terkait pungutan liar (Pungli) pelayanan Adminduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), terjadi di tingkat desa. KH Salwa Arifin justru tak mebenarkan adanya Pungli Adminduk itu terjadi di Dispendukcapil.
“Kami sudah kroscek ke pihak Dispenduk, itu tidak ada Pungli, cuman mungkin di bawah, yang ada di tingkat desa,” ujarnya kepada media.
Hal itu terjadi, karena sebagian masyarakat yang sudah tua tidak mengerti adminitrasi. Sehingga menyuruh orang lain dan sama orang yang disuruh mengambil uang sebagian dari upah Ke depan KH Salwa berkomitmen, akan menghimbau kepada pemerintah desa agar jangan sampai melakukan praktik Pungli.
Dia juga menyampaikan, Pemerintah Kabupaten akan terus berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan adminduk kepada masyarakat.
“Apabila berkas sudah lengkap dan data pendukung telah sesuai dengan data pada dokumen kependuduka, yang akan diterbitkan, maka akan diterbitkan dokumen kependudukan dan dikirim melalui pos,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Fraksi PKB, H Tohari menjelaskan, bahwa terkait pungli di Dispenduk juga sudah disinggung dari dulu oleh fraksi lain di DPRD.
“Kalau ditanyakan (ke Dispenduk), itu mungkin tidak ada ya. Teman wartawan bisa cek sendiri. Jadi untuk mendapatkan satu KTP, yang barangkali ngurus sehari itu selesai, harganya berapa? Calonya di sana juga banyak,” jelasanya.
Ketua Komisi I DPRD Bondowoso ini juga menyesalkan pungli tersebut. Akibatnya, tak sedikit masyarakat datang ke anggota DPRD termasuk dirinya, untuk minta tolong pengurusan adminduk.
“Andai masyarakat ini mengurus adminduk dengan cepat, kemudian gampang. Tidak mungkin ada yang datang ke saya selaku anggota DPRD, termasuk ke anggota yang lain,” katanya.
Hal itu, lanjut dia, karena masyarakat merasa kesulitan. Sehingga masyarakat datang ke anggota dewan.Dia juga menyoroti pelayan yang masih lama, dalam pembuatan adminduk tersebut.
Seharusnya kata H Tohari, pelayanan adminduk tersebut dalam 1 hari sudah selesai. Sementara di Bondowoso harus berbulan-bulan.
“Selesai sehari itu sangat mungkin, sebagaimana disampaikan bupati agar itu bisa selesai secara cepat,” jelasnya.
Pungli demikian itu, jelas dia, tentu menjadi ironi bagi masyarakat, yang ingin mengakses pelayanan adminduk, di Dispendukcapil Bondowoso.(yon)
