TRENGGALEK | duta.co — Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur dari sektor Badan layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD dr Soedomo Treggalek memicu polemik serta kritik dari anggota DPRD setempat.
Arifin, salah satu anggota Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek mengatakan, dirinya prihatin akan adanya pemasukan keuangan yang dihasilkan secara sah dari Rumah Sakit (RS) plat merah ini. Padahal RS ini dengan sistem BLUD sudah otomatis otonomi sendiri serta berhak mengelola kebutuhannya sendiri walaupun tetap mengacu pada aturan.
“Tentu kita prihatin dengan pendapatan yang dihasilkan RSUD, walaupun tetap mengedepankan pelayanan,” ungkap politisi asal PDI Perjuangan ini, Senin, (12/11/2018) di Trenggalek.
Dia mencontohkan akan pendapatan dari parkir yang diindikasikan terjadi kebocoran dimana-mana. Keheranannya muncul saat melihat setoran yang jauh dari logika dari urusan parkir di RS itu.
“Ini benar-benar tidak masuk akal jika RSUD dr Soedomo setor pendapatan dari parkir hanya sebesar Rp 2 Juta per bulannya,” sergahnya.
Itu pun, kata dia, masih yang dilaporkan sebatas pendapatan dari parkir kendaraan R2 saja. Sedangkan untuk R4 tidak ada laporan pemasukan sama sekali.
“Dari R2 kalau dihitung perharinya hanya Rp 69 ribu serta ada lost potensi dari R4 yang tidak pernah terlaporkan,”tandasnya.
Untuk itu pihaknya meminta kepada RSUD dr Soedomo segera menata ulang sistem yang ada , termasuk pelayanan kepada pasien agar pemerintah daerah tidak terus menerus dirugikan.
“Sistem penataan di RS itu harus ditata ulang agar tidak merugi terus menerus dan bisa melayani pasien secara maksimal,”terangnya.
Tak hanya itu, Arifin menuding pihak RSUD tak ada kemauan untuk berinovasi dalam mendulang potensi kehadiran pasien di RS itu. Dia menyoroti banyaknya pasien Hemodialisa yang tidak bisa ditampung pihak RS dengan alasan tidak ada ruang. Padahal dokter spesialis cuci darah ini juga sudah ada di RS.
“Harusnya pihak RS sudah tahu harus berbuat apa sehingga potensi itu bisa disambut dengan baik dalam mendongkrak PAD,” imbuhnya.
Kemudian masalah Poly Jiwa yang saat ini harus menolak dikarenakan ruang Nusa Indah yang kini tersedia di RSUD dr Soedomo ternyata tidak mampu menampung pasien yang kebanyakan dari luar kota, seperti Blitar, Ponorogo, Pacitan dan Magetan.
“Itu ruang harus ditambah dan RS harus mengusulkan agar dibahas di dewan sini,” tegasnya.
Arifin, juga menyorot kemampuan staf di RSUD yang seolah bekerja hanya asal-asalan dan tidak menunjukkan kemampuannya dalam menjawab tantangan kedepan. Akhirnya RSUD itu hanya stagnan dalam memberikan pelayanan kepada pasien khususnya bagi masyarakat Trenggalek itu sendiri.
“Buktinya kita masih saja harus merujuk pasienhanya dikarenakan kita tidak siap dari berbagai segi,” pungkasnya. (ham)
