“Kepada Timses DPD tetaplah waspada pada penghitungan suara sisa, terutama pada empat Kabupaten yang sangat lambat dalam penghitungan suaranya sebagaimana yang saya sebutkan ini.”
Oleh Dr H Syarif Thayib, SAg. MSi
JAWA TIMUR (Jatim) memang beda. Karakteristik masyarakatnya, juga khas, sebagian cenderung keras, dan tidak sedikit yang memegang prinsip “pokoke”. Butuh kesabaran ekstra untuk memberi edukasi kepada sebagian dari mereka, termasuk tentang segala hal yang terkait aturan main Pemilu (pemilihan umum).
Saya merasakan betul ketika menjadi anggota Panwaslu (panitia pengawas Pemilu) Provinsi Jatim (2002-2004). Saya pernah keliling ke semua 38 Kabupaten/Kota yang ada untuk mengisi materi “tugas, pokok dan fungsi Panwaslu” pada anggota Panwaslu tingkat Kecamatan (Panwascam) se-Jatim.
Ada beberapa Kabupaten di Jatim yang hampir semua teknik dan strategi pengawasan Pemilu ketika itu bisa “dikadali” pemilih. Padahal di setiap Panwascam saat itu anggotanya ada dari unsur kepolisian.
Bayangkan, hanya di Jatim dalam sejarah Pemilu (baca: Pilgub) Indonesia pencoblosan di banyak TPS harus diulang sampai tiga kali. Sehingga pasangan Khofifah-Mujiono (KAJI) terpaksa harus mengakui kekalahan 0,2% dari pasangan Soekarwo-Saifullah (KARSA) tahun 2009.
Penghitungan suara Pemilu legislatif (Pileg) DPD, DPR-RI, DPRD I, DPRD II, dan pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang masih berlangsung sekarang pun Jatim tidak luput dari perhatian semua pengamat Pemilu karena Jatim menjadi barometer nasional, jumlah pemilihnya terbesar kedua di Indonesia.
Lamban dan Bermasalah
Tepat di pukul 05.00 WIB hari ini (Rabu, 21/2) saya temukan empat Kabupaten yang penghitungan suaranya sangat lamban atau masih kurang dari 50%, yaitu Kabupaten Bangkalan yang baru menyelesaikan 15,77%, Sampang 21,57%, Pamekasan 45,30%, Sumenep 40,28%.
Padahal total rata-rata secara keseluruhan Kabupaten/Kota di Jatim penghitungan suaranya sudah mencapai 77,55%.
Mengapa saya ambil contoh Pileg DPD? karena Pileg DPD-lah yang sering luput dari perhatian pemilih, sehingga potensi kecurangannya sangat tinggi. Ditambah sistem pengawasan preventif (pencegahan) dan kuratif (penanganan) sangat rendah di Pileg DPD ini.
Lihat saja, tidak ada satupun lembaga survei yang mau melakukan hitung cepat (quick count atau QC) untuk Pileg DPD, padahal dari hasil QC itulah pencegahan terhadap kecurangan hasil Pileg bisa diantisipasi karena hasil QC selalu berbanding lurus dengan hasil real count atau penghitungan manual di KPU.
Pengawasan ketat pada tahapan penghitungan suara mulai dari TPS, PPS (desa/kelurahan), PPK (kecamatan), sampai ke tingkat KPU Kabupaten/Kota dan seterusnya yang berjalan efektif hanya untuk Pileg DPRD II (Kabupaten/Kota) dan Pilpres, sedangkan untuk pengawasan penghitungan suara pada Pileg DPRD I, DPR RI, dan DPD masih sangat lemah. Calon legislatif (Caleg) mereka banyak yang hanya mengandalkan pengawasan oleh tim sukses (Timses) Caleg DPRD II dan Capres.
Bagi Caleg DPRD II yang notabene warga atau tokoh masyarakat sekitar, tentu sangat mudah menempatkan Tim Saksi TPS dan Tim Pengawas penghitungan suara, sehingga mudah meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Tim lawan atau siapapun.
Sedangkan pada Pilpres peran media sungguh sangat efektif untuk menekan potensi kecurangan di semua level penghitungan suara karena Pilpres dianggap the real general election (Pemilu sesungguhnya).
Bukti lain adalah dari lima kertas suara di TPS kebanyakan para Pemilih menyoblos asal pada kertas DPD (warna merah). Mayoritas pemilih nyoblos gambar yang eye catching (menarik perhatian) karena cantiknya atau karena lucunya. Sedangkan sisanya, benar-benar karena kenal baik dengan orangnya dan seterusnya.
Gambar atau foto calon DPD Alfiansyah Komeng di kertas suara DPD Jawa Barat perolehan suaranya saat ini sudah lebih dari 1,8 juta. Semua percaya hal itu karena kelucuan foto Komeng di kertas suara.
Berbeda dengan calon DPD di kertas suara Jatim, nama Kondang Kusmaning Ayu nomor urut 10 di luar dugaan memperoleh suara terbanyak kedua karena yang bersangkutan fotonya nampak paling cantik “glowing” dan mencuri perhatian pemilih.
Sampai tulisan ini dibuat, calon pemenang Pileg DPD sudah nampak di situs resmi pemilu2024.kpu.go.id. Jawa Timur misalnya, posisi terbanyak pertama La Nyalla Mattalitti (1,95 juta), kedua Kondang Kusumaning Ayu (1,8 juta), ketiga Lia Istifhama (1,7 juta), keempat Agus Rahardjo (1,5 juta).
Sedangkan calon dari incumbent Adilla Aziz menduduki peringkat kelima (1,3 juta), dan Nawardi peringkat keenam (1,2 juta). Posisi ini tentu masih bersifat sementara karena total suara yang terhitung disitu baru 77,55%. Apalagi Bangkalan baru menyelesaikan 15,77%, Sampang 21,57%, Pamekasan 45,30%, Sumenep 40,28%.
Untuk itu kepada Timses DPD tetaplah waspada pada penghitungan suara sisa, terutama pada empat Kabupaten yang lambat dalam penghitungan suaranya sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Bisa jadi itulah lumbung suara rakyat yang akan dimainkan atau “dijual” oleh oknum “panitia” Pemilu.
Saya punya pengalaman memantau jalannya penghitungan suara Pemilu 2009. Ada suara signifikan berkumpul pada satu calon sehingga merugikan calon DPD Jatim Ahmad Heri yang awalnya berada di urutan keempat. Ia langsung tersalip calon nomor urut ketujuh atau kedelapan ketika itu.
Begitupun pengalaman “tragis” dialami oleh calon DPD Dwi Astutik (Pemilu 2014) yang perolehan suaranya hampir merata di seluruh Kabupaten/Kota ketika itu. Salah satu Ketua PW Muslimat Jatim ini sejak penghitungan awal selalu berada di tiga atau empat besar, tetapi terjungkal di menit-menit akhir penghitungan karena kalah suaranya setelah “Dapil” Madura menuntaskan penghitungan suaranya.
Saya ingat betul peristiwa yang dialami oleh kedua mantan calon DPD itu karena keduanya adalah senior saya di IAIN (sekarang UIN) Sunan Ampel Surabaya. Saya sempat beberapa kali menerima luapan kekecewaan keduanya tentang Dapil Madura yang membawa petaka kedua aktifis PMII Jatim itu batal melenggang ke Senayan. Wallahu a’lam. Kita tunggu! (*)
*Dr H Syarif Thayib, Ag. MSi adalah Dosen UINSA, Anggota Panwaslu Jatim 2002-2004
