SAMPANG | duta.co – Duet Bupati H Slamet Junaidi bersama Wakil Bupati H Abdullah Hidayat manargetkan Kabupaten Sampang wajib mendapatkan predikat Kabupaten Terinovatif.
Hal itu disampaikan Bupati Slamet saat acara Sosialisasi dan Diseminasi Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang di Hotel Santika, Surabaya, Rabu (11/5/2022).
Hadir sebagai nara sumber Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Kemendagri Drs Matheos Tan, MM dan Balitbang Kemendagri Isman, AP.
Acara ini juga diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang sebagai upaya memberikan kontribusi positif terhadap inovasi daerah.
Kepala Bappelitbangda Sampang Ir. Hj Umi Hanik Laila menyampaikan bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
“Kami mengundang seluruh OPD termasuk Camat dan RSUD untuk memberikan gambaran terkait dengan sistem penilaian Indeks inovasi daerah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.
Sebelumnya, pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2021 yang digagas Kemendagri, Pemkab Sampang meraih rangking 23 Nasional dengan total 66 inovasi yang dicapai.
Sementara itu, Bupati Slamet berharap inovasi yang digagas oleh OPD akan berdampak outcome yang bagus dan bermanfaat untuk masyarakat.
“Sejak awal kepemimpinan, kami berkomitmen dan menekankan kepada seluruh OPD untuk membuat program yang berdasarkan asas manfaat,” ujarnya.
Bahkan pihaknya tak segan-segan untuk mengikuti proses mulai pra hingga pembahasan RKA seluruh OPD demi terciptanya program tepat sasaran dan berinovasi.
“Jika dulu dianggarkan baru membuat program, saat ini dibalik membuat program terlebih dahulu baru kita beri anggarannya agar seluruh OPD memiliki motivasi untuk melakukan inovasi,” ungkapnya.
Aba Idi berkeinginan ada perubahan nyata di Kepemimpinannya, bahkan masing-masing OPD diwajibkan untuk memiliki minimal lima program inovasi.
“Punishment untuk OPD yang kurang inovatif TPPnya dipotong lima persen, ini merupakan bentuk keseriusan kami untuk menciptakan program inovatif yang bermanfaat kepada masyarakat sebagai percepatan pelayanan publik,” pungkasnya. tur/adv
