KAPUAS HULU | duta.co — Perjuangan pemenuhan listrik desa di Kabupaten Kapuas Hulu oleh Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu diwujudkan dengan beraudiensi dengan jajaran PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Kalimantan Barat Rabu (9/12/21).
Sejumah elemen masyarakat turut hadir dalam pertemuan tersebut, selain DPRD Kapuas Hulu, ada Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat, aktivis Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kapuas Hulu IPMKH), dan Organisasi Masyarakat dari Perkumpulan Buyan Cendekia (PBC).
Audiensi ini dipimpin langsung oleh bapak Razali, S.Pd selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Beliau didampingi beberapa legislator yaitu Sukardi, Sinardi, dan Syaiful Anwar. Turut hadir juga bapak Drs. Budi Basadi selaku legislator Provinsi Kalimantan Barat asal Kapuas Hulu.
Kedatangan rombongan audiensi disambut oleh bapak Dasrulsyah selaku Manager UP2K (Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan) PT. PLN (Persero) UIW Provinsi Kalimantan Barat.
Razali menyampaikan bahwa kedatangan para legislator dan sejumlah elemen masyarakat Kapuas Hulu ini dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat Kapuas Hulu tentang pemenuhan listrik desa, dan menindaklanjuti surat Bupati kabupaten Kapuas Hulu nomor 500/…/SETDA/EKBANG-B pada bulan Juli 2021 tentang Pembangunan Jaringan (Instalasi) LIstrik PT. PLN (Persero), yang kemudian ditindaklanjuti oleh surat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat nomor 671/3012/DESDM-D.1/2021 tanggal 26 Agustus 2021 hal Pemenuhan Kebutuhan Listrik Desa di Kab. Kapuas Hulu.
“Terima kasih pihak PLN sudah menerima kedatangan kami. Bagi kami pemenuhan listrik desa adalah mutlak dipenuhi, untuk itu kami memperjuangkannya dengan datang langsung bersama Camat, Kepala Desa, Ormas PBC, dan aktivis mahasiswa dari IPMKH. Perjuangan kami adalah murni mengamini aspirasi dari rakyat, bukan karena ada kepentingan-kepentingan pribadi dan politik dengan tujuan untuk menjadikan Kapuas Hulu Terang. Kami juga akan mengawal aspirasi ini bukan hanya sampai pada tingkat provinsi dan gubernur, tapi juga hingga pusat”, jelas Razali dengan antusias.
Hal senada juga diperkuat oleh legislator provinsi Kalimantan Barat Budi Basadi. “Kami mewakili berbagai elemen masyarakat, ingin menyampaikan aspirasi dan menyingkronkan data tentang kelistrikan, intinya apakah desa-desa kami bisa teraliri listrik tahun 2022, atau kapan, jadi mohon ditanggapi oleh pihak PLN”, tegas Budi dalam penyampaiannya.
Dasrulsyah menyampaikan bahwa mereka menyambut baik kehadiran pimpinan DPRD dan para legislator Kapuas Hulu, apalagi dikawal langsung juga oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Mendengar pemaparan para aspirator tadi, kami memahami dan mendorong agar Kapuas Hulu Terang, dengan melakukan sinkronisasi data kampung atau desa yang belum teraliri listrik PLN. “Kami selalu melakukan pemadanan data dengan Bappeda dan instansi terkait. Kami menyadari banyak pekerjaan rumah untuk kelistrikan di Kapuas Hulu.
“Kami agak kesulitan melakukan pengembangan listrik di Kapuas Hulu, karena ada banyak PLTD sendiri-sendiri, karena memang jauh dulunya jarak antar desa. Ya yang bisa kami lakukan saat ini begini ilustrasinya ibarat anak demam obat antibiotik adalah bangun GI, karena belum ada ya obat-obatan biasa yang kurang paten. Jadi roadmap udah kami buat, apakah 2022, 2023, terakhir 2024, cuma realisasi kapan kami tidak jamin. Namun demikian hal ini juga tergantung prioritas gubernur, apakah desa wisata, atau yg lainnya. IDM juga akan menentukan posisi cepat atau tidak dibangun listrik dan sebagainya”, pungkas beliau dalam pemaparannya.
Romiyanto, S.Pd selaku Kepala Desa Sri Wangi/Pengurus BKAD Boyan Tanjung ketika dimintai komentarnya menyampaikan “Kami bersyukur dan berterima kasih kepada pihak PLN yang sudah mau mendengar langsung aspirasi kami. Dengan audiensi ini kami harap listrik PLN di desa kami dan desa yang lainnya cepat terealisasi, paling tidak di tahun 2022 desa kami bisa menjadi bagian dari Kalbar Terang, kami kan sudah secara maksimal berusaha menjadikan desa kami menjadi desa mandiri dan bahkan berjuang untuk menjadi desa maju dengan terus meningkatkan Indeks Desa Membangun, sesuai keinginan gubernur Kalimantan Barat”, yakin Romi sapaan akrabnya mewakili kepala desa yang lain.
Didi Darmadi, S.Pd.I, M.Lett selaku Ketua PBC mengapresiasi sikap pihak PLN yang mau mendengar aspirasi dari masyarakat Kapuas Hulu, apalagi mereka berkomitmen mendorong dibangunnya Gardu Induk (GI) di kawasan lintas selatan. PBC akan terus mengawal progress pembangunan listrik PLN di Boyan Tanjung khususnya dan Kapuas Hulu secara umum. Kami juga akan membuat FGD terkait hasil audiensi ini dengan elemen masyarakat disana, tentu juga bersama kepala desa dan legislator Dapil III”, begitu penyampaian diakhir pertemuan oleh Ketu PBC.
Penulis: Susintoi
