KEDIRI|duta.co – Atas tidak digulirnya anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) sebesar Rp. 100 juta / RT se – Kota Kediri, mendapatkan banyak protes dari sejumlah Ketua RT. Bahwa program merupakan janji politik Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang kembali terpilih di periode kedua dengan menaikkan besaran sebelumnya Rp. 50 juta / RT, menurut mereka seharusnya akan lebih efektif dicairkan untuk penangganan Covid-19 dengan menyasar dan merata di seluruh lapisan masyarakat.
Seperti disampaikan Bambang, Ketua RT 01 RW. 07 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto, menyatakan sepakat dengan pernyataan disampaikan Ketua Paguyuban RT / RW Kota Kediri, Agung Pribadi. Bahwa dengan dicairkannya Prodamas justru mampu menjaring masyarakat miskin kota serta para pelaku UMKM. “Bahwa selama ini para Ketua RT dan Ketua RW telah melakukan action mandiri di lingkungannya masing – masing, namun bantuan yang diberikan pemerintah kota yang sifatnya mendesak justru tidak kunjung turun. istilahnya kami para Ketua RT menjadi korban janji,” ungkapnya.
Termasuk pemakaian masker awalnya hanya bagi yang sakit, kemudian ada instruksi semua wajib memakai masker, namun fakta di lapangan bantuan yang diharapkan tak segera dibagikan. “Kemudian bantuan pangan, lalu apakah selama anak – anak belajar di rumah tidak membutuhkan dana pendidikan? Belum lagi kita diminta untuk berada di dalam rumah, lalu uang darimana untuk menafkahi keluarga pada warga kami. Ini merupakan keluhan juga disampaikan para Ketua RT atas wabah Covid-19,” terangnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, Ashari .SE menyampaikan dalam penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Kediri telah menganggarkan sebesar Rp. 40 milyar lebih. Kemudian dalam siaran pers wali kota beberapa hari yang lalu, disampaikan bahwa pemerintah kota akan mengalihkan seluruh anggaran dana prodamas sebesar Rp. 144 milyar guna penanganan Covid-19 serta dampak sosial di masyarakat dan recovery pasca pandemi ini berakhir.
“Kami sebenarnya telah menyampaikan gagasan itu beberapa minggu yang lalu. Menurut saya seluruh lapisan masyarakat hari ini terdampak dengan adanya pandemi ini. Sehingga pemerintah kota harus hadir untuk memberikan solusi utamanya terhadap masalah sosial yang dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah mengalihkan dana prodamas untuk penanganan masalah sosial masyarakat,” ungkap Pak Raden, sapaan akrab anggota dewan diberangkatkan dari Partai Demokrat
Memang fakta di lapangan, dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan sendi – sendi perekonomian nyaris dan pasti lumpuh. Hampir semua mengalami penurunan pendapatan, bahkan banyak diantaranya yang hilang sama sekali. Apabila hal ini tidak segera teratasi, dikhawatirkan akan terjadi masalah sosial yang lebih jauh, misalnya terjadinya tindakan kriminal karena alasan kebutuhan ekonomi.
“Apabila benar dana Prodamas itu akan dialokasikan untuk menangani hal itu, menurut saya yang sangat dibutuhkan masyarakat hari ini. Adalah kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Anggaran itu bisa dirupakan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Seluruh masyarakat Kota Kediri harus mendapatkan itu tanpa terkecuali. Kami pastikan akan mengawal bila gagasan kami diterima dan diharapkan menjadi salah satu solusi harus segera dilakukan wali kota,” tegasnya. (nng)
