PROBOLINGGO | duta.co – Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto mendorong kepada kepala OPD untuk menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Hal ini disampaikan dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Bank Jatim Cabang Kraksaan, di kantor Bupati, Senin (19/3/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Ugas Irwanto menggarisbawahi pentingnya KKPD sebagai bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan bagian dari kartu kredit Indonesia. Hal ini adalah bentuk migrasi dari transaksi keuangan pemerintah daerah yang sebelumnya lebih banyak manual ke digital,” ungkapnya.
Ugas Irwanto menekankan bahwa penggunaan KKPD bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi penggunaan uang tunai, serta mengurangi risiko fraud dan idle cash.
“KKPD merupakan bentuk modernisasi transaksi pemerintah dalam rangka pengembangan pembayaran secara cashless, dengan jaringan merchant yang sangat luas,” tambahnya.
Selain itu, Ugas Irwanto juga menyoroti pentingnya penggunaan KKPD untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Ugas meminta agar APBD dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri, khususnya untuk UMKM di Kabupaten Probolinggo agar berdampak langsung pada perkembangan ekonomi masyarakat.
Pj Bupati Ugas Irwanto juga memberikan arahan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah serta menyusun perencanaan dan penganggaran yang konsisten setiap tahunnya.
“Pahami dan kuasai apa yang menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Bangun kinerja secara cerdas, tuntas dan berkualitas guna menyukseskan pelaksanaan visi, misi serta program-program,” tutupnya.
Pj Bupati Ugas menghimbau kepada Kepala Perangkat Daerah agar mempercepat realisasi pendapatan dan belanja daerah, karena sampai hari ini realisasinya baru mencapai 8,5%, menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan belanjakan APBD untuk produk-produk dalam negeri, khususnya untuk UMKM di Kabupaten Probolinggo agar berdampak langsung pada perkembangan ekonomi masyarakat.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Kristiana Ruliani menjelaskan tujuan dari kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman kepada Kepala Perangkat Daerah mengenai bagaimana tata cara penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
“Sebagai informasi bahwa Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Probolinggo telah dilaksanakan mulai tahun 2023, yang dilaunching pada tanggal 30 Nopember 2023 dengan piloting 5 (lima) OPD antara lain BPPKAD, BKPSDM, Bapelitbangda, Diskominfo dan Dinas PMD,” ujarnya.
Untuk tahun 2024 jelas Kristiana, telah diproses pengajuan semua SKPD akan menggunakan KKPD, yang diawali dengan membagi uang persediaan menjadi tunai/bank dan non tunai (KKPD) dengan prosentase 60% : 40%.
“Karena KKPD merupakan indikator kinerja Penjabat Bupati, agar pelaksanaannya dapat dipercepat dan dilaksanakan secara tepat,” jelasnya.
Sementara itu, Pemimpin Bank Jatim Cabang Kraksaan, Siska Dian Permatasari menegaskan komitmen Bank Jatim dalam mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
“Kami akan mensupport semua kegiatan dari Pemkab Probolinggo, salah satunya dari sisi pembelanjaan di instansi Pemerintah Daerah agar membuat transaksi lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ungkapnya. hul
