SOLO | duta.co – Pemerintahan Presiden Jokowi akan bertindak tegas terhadap organisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Bahkan Presiden akan menggebuk organisasi masyarakat yang radikal.
Namun Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menganggap kata ‘gebuk’ yang digunakan Jokowi tidak bermakna sebenarnya. Tapi sebagai penegasan saja bahwa pemerintah tidak akan membiarkan ideologi yang melawan Pancasila.
“Pak Jokowi tentu pakai kata ‘gebuk’ itu metafora yang menunjukkan pemerintah tegas terhadap siapa pun yang bertentangan dengan prinsip berbangsa dan bernegara,” kata Haedar usai meresmikan gedung baru RS PKU Muhammadiyah Solo, Sabtu (20/5/2017).
Dia menilai Presiden tentu memahami prosedur dalam menindak organisasi tersebut. Tindakan tegas, termasuk pembubaran organisasi, pastinya dilakukan melalui proses hukum.
“Tentu dalam konteks negara hukum pasti ada prosedur, saya yakin Pak Jokowi memahami itu. Konteksnya bukan otoriter, namun tindakan dilakukan sesuai hukum konstitusional,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, kriteria tindakan melawan NKRI juga harus lebih luas, apapun, tindakan apapun, paham apapun, golongan apapun, yang mengusung ancaman separatis. :Tidak hanya yang berideologi agama, tapi juga berideologi lain, temasuk komunisme,” katanya.
Seperti diberitakan Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan bertindak tegas terhadap organisasi mana pun yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Presiden tidak akan pandang bulu, baik terhadap kelompok kanan maupun kelompok kiri.
“Organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, kebinekaan, kalau saya, tidak bisa (biarkan),” kata Presiden Jokowi dengan emosi saat melakukan pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Rabu (17/5/2017).
Jokowi menegaskan ia dilantik sebagai presiden dan memegang amanah rakyat. Jokowi akan menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang ada.
“PKI, kalau nongol gebuk saja. Tap MPR sudah jelas (melarang PKI),” ujar Jokowi. * det, hud
