“Tudingan Rocky Gerung di program talk show Inews bahwa Prabowo terbebani oleh Jokowi yang disebut sebagai tong sampah, salah sasaran.”
Oleh M Sholeh Basyari
PENETAPAN hasil penghitungan suara pemilu 2024 Rabu 20 Maret kemarin, menggambarkan betapa powerful-nya faktor presiden Jokowi. Jokowi effect setidaknya dinikmati oleh Golkar, Gerindra dan PAN.
Sementara sasaran gempuran Jokowi effect adalah PDIP dan Demokrat. Total penambahan kursi Golkar dari Jokowi effect adalah 17 kursi DPR RI, Gerindra 7 kursi dan PAN 3 kursi.
Tetapi menariknya Jokowi effect juga menghancurkan PDIP dan Demokrat. Kerugian yang menimpa PDIP setara 20 kursi hilang. Sedang angka kerugian yang menimpa Demokrat 10 kursi.
Di samping Jokowi effect’s, penetapan hasil penghitungan suara pemilu oleh KPU juga menghadirkan Anies, Ganjar dan Muhaimin effect’s. Tidak tanggung-tanggung, PKB mereguk 10 kursi, menyusul kemudian Nasdem dengan 9 kursi dari Anies effect’s.
Efek Muhaimin justru ke PKS, yakni 3 kursi. Disebut efek Muhaimin sebab penambahan kursi PKS diperoleh dari basis PKB di Jatim. Berikut adalah rincian effect’s dari sejumlah tokoh tersebut atas pergeseran kursi lintas partai pada pemilu kali ini:
Yg dapat efek ekor jas (+):
- Golkar (+17) dapat dari Jokowi
- PKB (+10) dapat dari Anies
- PKS (+3) dapat dari Imin
- Nasdem (+9) dapat dari Anies
- Gerindra (+7) dapat dari Jokowi
- PAN (+3) dapat dari Jokowi
Efek ekor jas (-) :
- PDIP (-20) karena Jokowi
- Demokrat (-10) karena Jokowi
- PPP (-19) karena Ganjar.
Sejumlah effect ini menjelaskan sejumlah hal berikut. Pertama, tudingan Rocky Gerung di program talk show inews bahwa Prabowo terbebani oleh Jokowi yang disebut sebagai tong sampah, salah sasaran.
Tudingan ini tampaknya hanya didasarkan pada “gagalnya” Jokowi memasukkan PSI ke parlemen. Tudingan itu secara sengaja menepikan “capaian” Jokowi dalam menggeser kursi PDIP dan Demokrat ke Golkar, Gerindra dan PAN.
Kepiawaian Jokowi “mengacak-acak” lima partai secara sekaligus, bukanlah kebetulan. Jokowi berhitung cermat, dan mengambil langkah terukur dengan memaksimalkan Bansos dan instrumen lain, sekaligus untuk menyiasati aturan normatif pemilu (UU no 7/2017 dan PKPU).
Tudingan curang dalam kampanye, pemanfaatan aparat bahkan penggiringan opini bahwa pemilu kali ini brutal akibat banyaknya pelanggaran yang masuk kategori terstruktur, sistematis dan massif (TSM), yang gatal disuarakan dg nyaring pasangan 01 dan 03, gagal dibuktikan dalam pleno penghitungan suara pemilu yang berjenjang dari PPS, PPK, serta KPU kabupaten-kota, provinsi dan RI.
Kedua, berkembangnya potensi PKB di luar captive market nya, menunjukkan bahwa partai kaum santri ini siap dipimpin oleh tokoh non pesantren bahkan tidak harus Jawa. Sejumlah sebaran merata perolehan kursi PKB di sejumlah besar pulau dan provinsi ini menggambarkan bahwa PKB berada di jajaran level atas parpol kita.
Di Jabar, penambahan kursi PKB terjadi di dapil-dapil berikut: Jabar I, II, IV, VI dan XI. Sementara di DKI, PKB pecah telur langsung dua kursi. Hanya di DKI III PKB gagal memperoleh kursi. Penambahan kursi PKB juga terjadi di dapil Banten I dan II.
Grafik perolehan kursi PKB juga terjadi di serangkaian dapil; Sumbar I, Sumut I dan III, Riau I, Sumsel I, untuk pulau Sumatera. Sedang di Kalimantan, kursi PKB juga mengembang di Kaltim dan Kalteng. Demikian halnya dengan pulau Sulawesi. Di dapil Sulteng, Sulbar dan Sultra, PKB memperoleh kursi. PKB juga menambah kursi dari dapil NTB I, Maluku I dan Papua Selatan I.
Ketiga, merosotnya perolehan suara PDIP dan hancurnya suara PPP yang menyebabkan terlempar dari Senayan, adalah “kesalahan” dan “tanggung jawab” Ganjar.
Keempat, kontribusi yang diberikan Muhaimin pada PKS serta lambatnya PKB memberi respon atas penetapan hasil penghitungan suara pemilu oleh KPU, mengisyaratkan Muhaimin lebih cocok sebagai ketum PKS daripada tetap sebagai ketum PKB.
Cak Imin secara lebih rinci “memberikan secara gratis” kursi DPR RI kepada PKS dari dapil Jatim 4 (Jember Lumajang), Jatim 7 (Ponorogo, Magetan, Ngawi, Pacitan dan Trenggalek), dan Jatim 8 (Jombang, Mojokerto, Madiun dan Nganjuk).
Romantisme Cak Imin dengan PKS, potensial menyisakan nestapa dan ratapan. Hal ini sebab, ketika PKS telah move on dari kekalahan telak pasangan Amin dari pasangan Prabowo Gibran, bersama Nasdem PKS telah menyampaikan menerima hasil pemilu yang menyatakan kemenangan pasangan Prabowo Gibran, PKB justru terus terjebak dan tersesat dalam Anies effect’s.
PKB hingga kini belum bersikap, belum memberi respon atas penetapan hasil penghitungan suara pemilu oleh KPU. Semakin lama dan semakin jauh Cak Imin membawa PKB ke gerakan perubahan yang digalang Anies, semakin nyata kesesatan itu terjadi. Maka, PKB harus diselamatkan dari Muhaimin dengan dikembalikan ke PBNU. (*)
*M Sholeh Basyari adalah Direktur Eksekutif CSIIS Jakarta dan dosen Pascasarjana Unsuri Ponorogo
