SURABAYA | duta.co – Keberanian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggebuk mafia tanah, mendapat apresiasi banyak pihak.
“Ini penyakit akut, kronis, banyak beking, jarang yang berani. Saya alut dengan program Menteri ATR, Agus Harimurti Yudhoyono ‘Gebuk Mafia Tanah’. Ini membuat rakyat tenang,” demikian H Tjetjep Mohammad Yasien, SH, MH pengacara Surabaya kepada duta.co, Rabu (1/5/24).
AHY sendiri mengatakan, bahwa, pihaknya baru saja melakukan operasi penumpasan mafia tanah di dua provinsi. Dia menyebut hal ini sebagai program gebuk mafia tanah. AHY juga memamerkan capaian ini di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membagikan sertifikat redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Katanya dari program gebuk mafia tanah itu, pihaknya berhasil mencegah kerugian masyarakat dan negara sebesar Rp 324 miliar. “Program gebuk mafia tanah dua bulan ini kami ungkap di Jatim dan Sulawesi Tenggara ada potensi kerugian masyarakat dan negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 324 miliar,” ungkap AHY dalam sambutannya yang disiarkan virtual, Selasa (30/4/2024).
Secara nasional, jelas AHY, pihaknya bersama Satgas Anti Mafia Tanah yang terdiri dari berbagai kementerian lembaga berhasil mencegah potensi kerugian negara sebesar Rp13 triliun selama tahun 2023 secara penuh.
“Kami akan kerja serius untuk turut hadirkan iklim investasi yang baik melalui kepastian hukum dan hak tanah bagi investor di dalam dan luar negeri dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi di tanah air,” tegas AHY sebagaimana detik.com.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun merespons laporan AHY. Katanya, mafia tanah bisa beroperasi di Indonesia karena banyak tanah yang belum bersertifikat. Sekarang dengan program percepatan pendaftaran dan sertifikat tanah yang dilakukan aksi mafia tanah diklaim Jokowi bisa dikurangi. “Pak Menteri ATR/BPN sampaikan, di sana urusin mafia tanah, di sini urus mafia tanah. Masih itu. Tapi sudah berkurang sekali karena semuanya pegang sertifikat,” ungkap Jokowi.
Jokowi sendiri menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia bisa terdaftar dan bersertifikat. Hingga kini baru 112.081.933 bidang tanah yang terdaftar. Dari total bidang tanah yang terdaftar sudah ada 91.357.600 bidang tanah yang bersertifikat. Hanya bersisa 13.918.067 bidang tanah yang belum terdaftar dan bersertifikat.
Gus Yasien, panggilan akrab H Tjetjep Mohammad Yasien, melihat persoalan tanah itu sangat krusial. Tidak jarang mafia masuk didalamnya. Bahkan lebih ngeri lagi, katanya, tidak sedikit beking orang kuat di belakangnya.
“Terus terang, kami mendukung penuh upaya Menteri ATR. Kami pun siap membuka kantor khusus pengaduan masalah tanah. Kami siap buka Posko,” pungkas Gus Yasien. (mky,dtc)
