SURABAYA | duta.co – Sebanyak 300 penghuni Apartemen Bale Hinggil di Surabaya, Kamis, (15/2/2024), terpaksa tak dapat melaksanakan hak suara mereka dalam Pemilu akibat diblokirnya akses ke apartemen tersebut.
Kronologi yang dimulai sejak Mei 2019 saat serah terima unit hingga meningkatnya service charge dan sinking fund sebesar 80% secara sepihak pada Desember 2020, telah menimbulkan ketidakpuasan di antara penghuni.
Menurut Pak Heri, seorang penghuni, “Kami hanya meminta transparansi dan musyawarah terkait kenaikan tersebut, namun tidak mendapat respons yang memadai,” kata Heri.
Ketidakpuasan semakin memuncak ketika pada 13 Februari 2024, hanya satu hari sebelum Pemilu, akses ke apartemen tiba-tiba diputuskan bagi unit-unit yang masih membayar dengan harga lama.
“Pemutusan akses tiba-tiba ini sangat mengganggu kenyamanan kami, terutama di tengah masa Pemilu yang sibuk,” ungkap Pak Heri. “Bahkan ada yang terlambat datang ke tempat pemungutan suara karena kesulitan turun dari lantai tinggi akibat blokir akses ini.”
Pak Harun, koordinator penghuni, menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa adanya pembicaraan atau kesepakatan sebelumnya.
“Ini cara preman yang tidak bisa diterima,” katanya. “Kami semua sudah membayar dengan baik, namun masih diblokir tanpa alasan yang jelas,” ungkapnya kesal.
Kondisi ini tidak hanya mengganggu proses demokrasi dalam Pemilu, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi penghuni yang membutuhkan akses ke apartemen mereka.
“Kami berharap masalah ini segera diselesaikan dengan baik oleh pihak terkait,” tutup Pak Harun.
Sementara itu, penghuni lainnya menambahkan bahwa keputusan tersebut telah menyebabkan dampak yang sangat merugikan bagi mereka, termasuk kesulitan dalam mengakses fasilitas umum dan mendapatkan bantuan saat ada kebutuhan mendesak.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pengelola apartemen terkait permasalahan ini.
Sebagai tanggapan atas pernyataan dari Oki Moktar selaku Body Manager Apartment Bale Hinggil menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan respons terhadap tunggakan pembayaran service charge. Menurutnya, ada kesepakatan tertulis antara direktur dan pemilik unit baru yang akan dilaksanakan pada bulan Januari.
Namun, dampak dari pemadaman kartu akses tersebut menyebabkan sejumlah penghuni kesulitan dalam mengakses fasilitas umum dan bahkan mengakibatkan 25 warga tidak bisa nyoblos dalam Pemilu yang sedang berlangsung.
Semoga permasalahan ini segera mendapatkan penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.(gal)
