BLITAR | duta.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar mendukung kebijakan realokasi anggarab Pemerintah Kabupaten Blitar untuk penanganan pandemi Corona (Covid-19). Utamanya anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum terserap.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Panoto mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengan mitra kerja Komisi III. Rapat tersebut membahas penanganan pandemi Corona di Kabupaten Blitar.
Sejauh ini beberapa OPD sudah melakukan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan ke penanganan Covid -19. Diantaranya Dinas Perkim sudah ada rasionalisasi anggaran terkait untuk persoalan Corona totalnya Rp 11,8 Miliar. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup ada rasionalisasi sekitar Rp 4 Miliar.
“Rasionalisasi anggaran ini nantinya akan digunakan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Blitar,” ungkap Panoto, Senin (13/4/2020).
Panoto mengatakan, selain Dinas Perkim dan DLH Komisi III juga mendorong OPD lain yang menjadi mitra kerjanya untuk segera melakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Dia meminta OPD mengkaji ulang program yang belum terlaku mendesak dan dibutuhkan masyarakat agar anggarannya bisa digunakan untuk penanganan Covid-19.
“Misalnya saja kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang dalam jumlah banyak itu kan sesuai maklumat Kapolri tidak diperbolehkan. Nah anggaran ini bisa digeser untuk penanganan Covid-19,” tegasnya.
Lebih lanjut, Panoto menjelaskan jika dampak pandemi Corona dirasakan semua lapisan masyarakat. Utamanya dampak sosial ekonomi bagi masyarakat kecil. Untuk itu diperlukan langkah nyata dari Pemerintah Daerah untuk bergerak cepat dalam menangani dampaknya.
“Pemerintah harus hadir di tengah-tengah situasi yang sudah tidak normal ini. Karena dampaknya sangat luar biasa. Utamanya bagi rakyat kecil,” paparnya.
Sementara sebelumnya, Bupati Blitar Rijanto menyatakan Pemerintah Kabupaten Blitar menyiapkan bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi virus Corona (Covid-19). Bantuan sosial itu berupa 57.571 paket sembako.
Pihaknya bersama instansi terkait saat ini sedang membahas regulasi penyaluran bantuan sosial ini. Dia berharap bantuan sosial ini bisa segera terealisasi sehingga dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi warga kurang mampu di Kabupaten Blitar.
“Paket sembako ini sedang kita rapatkan untuk segera kita realisasikan. Yang jelas, di tengah dampak pandemi ini pemerintah harus hadir untuk masyarakat. Kita siapkan untuk masyarakat lewat bantuan sosial itu, kita berikan untuk masyarakat yang belum menerima bantuan non tunai ataupun PKH. Jumlahnya tidak sedikit, ada 57 ribu paket lebih,” ujar Bupati Rijanto.
Paket sembako ini akan diberikan perbulan selama tiga bulan berturut-turut. Per orang mendapatkan paket sembako senilai Rp 200 ribu. Total anggaran yang digelontorkan senilai Rp 34,5 miliar. Dengan rincian, perbulan menghabiskan anggaran sebesar Rp 11,5 miliar. Anggaran ini bersumber dari Refocusing dan Realokasi APBD Kabupaten Blitar tahun anggaran 2020.
“Kita alokasikan dana lewat pergeseran APBD. perorang senilai 200 ribu setiap bulan selama tiga bulan berupa paket sembako,” pungkasnya.(ndi)
