LUMAJANG | duta.co – Di tengah semaraknya upaya reformasi agraria, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menjadikan momentum berharga dengan menyerahkan 10.323 sertipikat tanah elektronik di GOR Tawangalun, Kabupaten Banyuwangi, Selasa (30/4/2024) lalu.
Acara bersejarah tersebut juga dihadiri oleh Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni yang memperkuat komitmen daerah terhadap redistribusi tanah yang adil.
Dalam seremoni yang penuh makna tersebut, 5.000 sertipikat telah didistribusikan sebelumnya, sementara sisanya dijanjikan akan segera diserahkan kepada para penerima setelah acara berakhir. Sertipikat ini bukan sekadar dokumen, melainkan simbol kepastian hukum bagi para petani penggarap, sesuai dengan semangat landreform yang terus dikejar sejak dahulu.
Presiden Jokowi secara tegas menegaskan pentingnya sertipikat tanah elektronik sebagai alat bukti yang sah atas kepemilikan lahan. Dalam pidatonya, beliau menyoroti urgensi percepatan penertiban sertipikat tanah, menyadari masih banyaknya tanah garapan yang belum tersertipikat.
“Sertipikat tanah elektronik ini adalah tonggak penting dalam mempercepat pembuatan sertipikat tanah. Dari sebelumnya hanya 500 ribu sertipikat per tahun, dengan adopsi sertipikat elektronik, saya menargetkan BPN untuk mengeluarkan lebih dari sepuluh juta sertipikat,” tandas Presiden Jokowi dengan tekad kuat.
Langkah besar tersebut tidak hanya menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum penting dalam mempercepat proses reformasi agraria di Indonesia. Penerbitan sertipikat tanah elektronik tidak hanya mengurangi birokrasi, tetapi juga membuka pintu lebar bagi kemajuan pertanian dan kesejahteraan petani.
Kehadiran Pj. Bupati Lumajang Indah Wahyuni maupun kepala daerah lainnya, menandakan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam upaya nasional untuk mengentaskan masalah ketidakpastian lahan.
“Semoga dengan semangat yang sama, upaya-upaya positif seperti ini terus digelorakan demi keadilan agraria yang lebih luas,” harapnya. Eri
