KEDIRI|duta.co – Rapat kerja Komisi IV bersama Dinas Pendidikan (Disdik), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kementerian Agama (Kemenag) bersama perwakilan Guru Tidak Tetap (GTT), sepakat memberikan dukungan atas tuntutan yang diberikan ribuan guru SD dan setingkat di Kabupaten Kediri.
“Kami tadi sudah rapat internal namun belum selesai, bapak ibu datang. Ya sudah kami tegaskan, kami semua yang hadir di sini sepakat mendukung tuntutan tersebut,” ucap Mundhofir, ketua komisi pada Selasa (04/02) bertempat di Ruang Komisi IV.
Setelah menggelar rapat terbuka di Monumen Simpang Lima (SLG), perwakilan GTT se – Kabupaten Kediri ini, selanjutnya mereka menuju Kantor Pemkab Kediri. Selanjutnya, 5 orang perwakilan ini dipersilahkan masuk ke ruang komisi. Kepala Disdik, Sujud Winarko menyampaikan dukung atas keinginan kenaikan upah dan statusnya ditetapkan dengan SK Bupati. “Secara prinsip kami mendukung, ijinkan kami untuk menyampaikan ini kepada Ibu Bupati,” ucapnya.
Pun demikian, HM. Zuhri, Kepala Kemenag berharap status GTT segera diperjelas karena telah lama mengajar namun hak yang diberikan tidak sebanding dengan jerih payah mereka. “Kami sangat mendukung, namun selama ini hanya untuk Guru PAI saja yang gajinya dilewatkan Kemenag. Harusnya ada perubahan SK dan semua ini kewenangan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Disampaikan Supandi Waluyo, koordinator GTT yang merupakan guru SDN Karang Tengah III Kandangan, bahwa jumlahnya mencapai ribuan yang tidak layak menerima upah. “Upah di Kabupaten Kediri ini sangat-sangat minim, kami memiliki perkumpulan berjumlah 423 guru, Sementara data yang kita dapat mencapai 6.011 honorer. Namun bila mau ditotal mencapai 10.273 honorer. Kami hanya berharap dinaikkan di atas UMR dan mendapatkan SK dari Bupati,” jelas Supandi.
Menyikapi hal ini Khusnul Arif, anggota DPRD dari Fraksi Partai NasDem menyampaikan bahwa sesuai anggaran seharusnya pemerintah daerah mampu. “Saya sepakat dinaikkan dari APDB daripada Silpa setiap tahunnya. Namun dengan harapan, kualitas pendidikan harus meningkat untuk anak didik di Kabupaten Kediri,” terangnya.
Sebelum acara rapat kerja ditutup, Supandi meminta ijin dan doa restu bila pada 20 Pebruari nanti, perwakilan GTT akan mengikuti Rakornas bertempat di Gedung DPR RI. “Agenda utama meminta pemerintah pusat memberikan upah yang layak dan memberikan status yang jelas,” ucapnya. (nng)
