KEDIRI|duta.co – Rangkuman sejumlah pernyataan pimpinan DPRD Kota Kediri, para ketua fraksi, anggota komisi hingga sejumlah LSM seakan hanya isapan jempol atas penerapan Standar Protokol Kesehatan diterapkan Pemerintah Kota Kediri. “Wajar bila kemudian kami menyampaikan, jangan sampai musibah ini menjadi berkah,” ucap Ashari .SE, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri. Begitu juga pimpinan DPRD, Katino AM.d menyayangkan adanya antrean massa di Balai Kelurahan Banjaran dengan tidak menerapkan physical distancing.
Himbauan pemerintah untuk berada di rumah saja dan mengurangi segala bentuk aktifitas demi memutus mata rantai penyebaran wabah Pandemi Covid-19, dianggap tidak didukung pengawasan yang melekat oleh satuan kerja terkait. Seperti saat pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat, terlihat warga berjubel di sejumlah kantor kelurahan.
Pun masyarakat, ucap Katino terlihat berjubel di Kantor Dispenduk Capil karena harus melakukan perbaikan data. “Artinya bahwa sistem pembagian yang dilakukan tidak didukung perencanaan yang matang serta satuan kerja terkait. Belum lagi masyarakat masih dibebani urusan administrasi karena harus melakukan perbaikan data,” ucap politisi dari Partai Gerindra, saat menyampaikan temuan tersebut pada Senin (11/05). Sejumlah pengaduan pun muncul adanya warga yang tidak menerima Program Kartu Sahabat dibiayai APBD Kota Kediri lalu datanya juga ternyata tidak masuk dalam program KKS. “Terus bagaimana solusinya? Apakah cukup diminta bersabar sementara semua warga itu butuh makan karena dampak Corona ini,” terangnya.
Bahkan hingga partai pengusung Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar melalui Ketua Fraksi PAN Kolifi Yunon menyampaikan dua catatan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai wakil rakyat. “Saya ingin pastikan apakah bantuan tersebut kepada warga tidak mampu atau untuk warga terdampak? Ini pernah kami sampaikan juga saat rapat dengan tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri. Kemudian data diajukan para Ketua RT ternyata masih diverifikasi Dinas Sosial, padahal seharusnya bantuan buat semua warga karena terdampak. Karena aturan di rumah saja, mereka tidak bisa bekerja namun di sisi lain harus mencukupi kebutuhan makan dan kebutuhan lainnya,” terangnya. (nng)
