BANDUNG | duta.co – Indonesia sangat dekat dengan bencana. Mulai dari bencana alam hidrometeorologi seperti cuaca ekstrem, banjir, longsor, bencana gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, hingga bencana non-alam.
Kedekatan Indonesia dengan bencana dilatarbelakangi kondisi geografis Indonesia yang merupakan lintasan dari barisan gunung berapi, dan juga sejajar dengan posisi garis khatulistiwa. Sehingga, bencana selalu ada.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan hal di atas dalam pidato penutupan pada Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas BNPB) Tahun 2024, di Bandung, pada Rabu (24/4/2024).
Menurut Menko PMK, kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara dengan potensi bencana harus diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Untuk menanggapi kenyataan tersebut, katanya, maka cara yang perlu dilakukan adalah berkenalan dan melakukan pendekatan dengan bencana.
Ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran, dan membuat tipologi bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non alam.
“Yang harus kita tanamkan adalah kesadaran bencana. Mutlak harus kita tanamkan pada masyarakat, dan pemerintah daerah harus sudah mengenali dengan sungguh sungguh tipologi kebencanaan di masing-masing daerah,” ujarnya.
Menurut Muhadjir, bencana adalah suatu siklus yang berulang dan bisa diidentifikasi, sehingga dengan berkenalan, dan melakukan identifikasi, maka bencana akan bisa ditangani dengan baik.
“Saya mohon masing-masing daerah sudah mengenali bencananya. Longsor, banjir, erupsi itu pasti terjadi dan siklus bencananya harus dikenali. Kalau ini semua bisa ditangani dengan baik Insya Allah semua berjalan dengan baik,” ucapnya.
Muhadjir menekankan, dengan mengidentifikasi dan mengenali bencana di daerahnya, maka upaya untuk mitigasi dan penanganan akan bisa dilakukan lebih maksimal. Termasuk bisa membuat inovasi teknologi penanganan bencana, dan kebijakan bisa dimatangkan dan disempurnakan.
Dia pun meminta setiap pemerintah daerah di Indonesia bisa saling tukar pengalaman mengenai bencana yang ada di daerahnya, cara penanganannya, dan juga bisa mengambil pelajaran lebih luas dalam penanganan bencana pada negara yang memiliki tingkat bencana tinggi lainnya.
“Kalau bisa diadakan _workshop_ meningkatkan peran pemerintah daerah, karena yang harus bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana pada akhirnya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus sadar dan mampu mengidentifikasi tipologi bencana di tempat itu dan betul-betul penanganan mitigasi bencana harus terus mengedepankan faktor inovasi dan teknologi yang terus dimutakhirkan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Kepala BNPB Suharyanto, Anggota DPR RI, perwakilan Kementerian dan Lembaga, jajaran perwakilan Pejabat Daerah, dan perwakilan BPBD dari seluruh Indonesia.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala BNPB, dan BPBD di seluruh Indonesia yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam penanganan bencana di Indonesia,” ujar Muhadjir dalam penutupnya. (*/ANO)
