MOJOKERTO | duta.co – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyelenggarakan Sosialisasi tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN, TNI, POLRI pada Tahapan Kampanye dan Deklarasi Pemilu Damai di Lynn Hotel, jalan Empu Nala, Senin (18/12/2023).
Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro, yang hadir sebagai pembicara, menyampaikan materi tentang Netralitas ASN, TNI, POLRI. Sosok yang lekat disapa Mas Ali ini menyampaikan bahwa dalam pemilu harus pentahelix approach yang kuat.
“Tanggal 14 adalah pesta demokrasi maka tentunya suasana suasana penuh keceriaan kebahagiaan itu harus ditonjolkan. Esensinya bagaimana nanti tanggal 14 semua bisa handarbeni, angka partisipasi harus tinggi. Dan kita tidak bisa hanya memasrahkan ini kepada KPU dan Bawaslu. Ini kerja kolektif, pentahelix approachnya harus kita gali bersama,” tutur Ali Kuncoro
Lebih lanjut, Mas Ali menegaskan bahwa jika Bawaslu mendapatkan laporan ada ASN di Kota Mojokerto yang tidak bersikap netral, ia siap memberikan tindakan sebagaimana regulasi yang ada.
“Saya jamin ASN saya netral, kalau tidak netral diproses saja, kalau memang tidak netral silahkan, kalau ada temuan segera berikan laporan kepada saya, maka saya akan perintahkan kepada Pak Sekda, Kepala BKPSDM untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Ali mengingatkan bahwa salah satu tugas utama ASN adalah sebagai perekat persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya ASN harus mampu mengedukasi warga untuk berpartisipasi dalam pemilu. karena semakin tinggi angka partisipasi maka legitimasi pemimpin yang akan hadir itu akan diakui oleh khalayak.
“Saat ini kembali rakyat akan memberikan mandatnya kepada siapa yang akan memimpin lima tahun kedepan. Tolong masyarakat diberi pencerahan, jangan fokus pada money politik. Kita perlu pemimpin yang kuat, yang hebat, pemimpin yang bisa membawa bangsa ini kedepan untuk menghadapi tahun dimana bangsa ini memasuki usianya yang ke aatu abad,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pengawasan pemilu partisipatif dapat dilakukan melalui pentahelix approach (pendekatan lima unsur). Konsep pentahelix adalah sebuah model kerjasama antara lima elemen masyarakat, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media.
Konsep ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dan harmoni dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Konsep pentahelix ini sangat mungkin dapat diterapkan dalam pengawasan pemilu untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan menjamin transparansi dalam proses pemilu. Karena konsep pentahelix menekankan peran aktif dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemilu di Indonesia.
Model ini juga sangat cocok untuk diterapkan dalam pengawasan pemilu karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan lancar.
Terkait netralitas ASN, sebelumnya Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan deklarasi dan menandatangani Pakta Integritas Netralitas ASN pada Pemilu Tahun 2024. (ywd)
