MADIUN | duta.co — Dua pakar mengajak daerah harus berani melakukan terobosan dalam penanggulangan kemiskinan, diharapkan daerah punya program sama seperti padat karya. Sebab, program homogen seperti itu tidak terfokus pada sasaran mereka akan “dinaikkan kelas”, tapi hanya cocok untuk kelompok tertentu.
Demikian disampaikan Prof Dr Bagong Suyanto MSi guru besar FISIP Unair Surabaya dan Drs, Dr Suko Widodo MSi pakar komunikasi, dalam “Focus Group Discussion (FGD) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Madiun” di Pujasera Jiwan, Kabupaten Madiun, Selasa (30/11/2021).
“Bisa jadi, pertimbangan aparatur di daerah lebih memilih program padat karya dibanding program lain, menyangkut pertimbangan administrasi keuangan bisa dipertanggungjawabkan lebih cepat. Lalu, dari sisi waktu, jumlah orang diajak hingga monitoring bisa dilakukan lebih cepat,” ujar Bagong Suyanto.
Padahal, tambahnya, penanggulangan kemiskinan perlu usaha ekstra, tidak hanya butuh SPJ (Surat Pertanggungjawaban), tapi butuh kesesuaian dengan kebutuhan orang miskin. Daerah harus berani melakukan tindakan lain atau jangan mengambil langkah homogen program untuk penanggulangan kemiskinan.
Menurutnya jika program homogen atau disamakan, bagi satu kelompok tertentu tepat. Namun, bagi kelompok lain tidak tepat, harusnya program bervariasi. Program itu harusnya “Open Menu” atau jangan tertutup disesuaikan kebutuhan mereka perlukan. ” Daerah harus berani diversifikasi,” tandasnya.
Senada disampaikan Suko Widodo meminta pimpinan didaerah punya keberanian dalam program penanggulangan kemiskinan dan tidak memberikan program homogen. Tapi, program disesuaikan kebutuhan mereka tergolong miskin.
“Harusnya ada riset jadi kunci untuk menentukan program, jangan gegabah dan jangan takut gagal. Pimpinan daerah diperlukan keberanian, kreatif dan inovatif dalam program penanggulangan kemiskinan. Lalu, tanyakan kepada masyarakat apa mereka perlukan dan butuhkan,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam pembukaan FGD, Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Madiun mengatakan dalam masa pandemi Covid-19, pihaknya tidak memilih program padat karya. Melainkan program diperuntukkan memperkuat ekonomi mereka terdampak.
“Tapi, langsung sasaran mereka terdampak seperti UMKM, pedagang kecil, usaha kecil, karena kami anggap mereka paling merasakan atau terdampak. Pandemi Covid-19, membuat angka kemiskinan di Kabupaten Madiun naik, meski tidak tajam,” ujarnya. (ags)
