LAMONGAN | duta.co -Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan menggelar aksi unjuk rasa di hari Pelantikan Pimpinan Ketua DPRD Lamongan periode 2019-2024, Kamis (26/09/2019).
Mereka secara tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena dianggap akan semakin memberatkan beban rakyat. Gabungan mahasiswa dari PK IMM Unisla, PK IMM UML, PK Unisda, PK IMM Stiekhad, PK IMM STIEM Paciran, STITM Paciran dan STAIM Paciran itu melakukan longmarch dari Jalan Lamong Rejo menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan di Jalan Basuki Rahmad, kemudian bergerak ke Kantor Pemkab Lamongan dan berakhir di Kantor BPJS Lamongan.
Ketua Pimpinan Cabang (PC) IMM) Lamongan, Ali Musta’in, dalam orasinya mengatakan, aksi ini digelar untuk mengajak masyaratkat, Pemkab Lamongan, dan seluruh elemen di Lamongan untuk turut menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
“Kita mendesak agar Pemerintah Kabupaten Lamongan serta masyarakat untuk turut menolak iuran BPJS. Karena membebani masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah” ujar Ali Musta’in.
Selain itu, kata dia, IMM juga mendesak agar pemerintah pusat turut andil memperbaiki sistem di BPJS.
“Aksi damai ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat,” ungkapnya.
Menurut dia, masyarakat Indonesia, termasuk warga Lamongan berhak memperoleh perlindungan kesehatan dari negara. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh Negara.
” Kewajiban Negara dalam hal ini memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia sebagai mana yang diatur dalam pasal 28 I ayat (4) UUD 1945,” terangnya.
Ali mustain mengatakan, pada pasal itu sudah di jelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.Namun kenaikan iuran BPJS justru memberatkan rakyat.
Saat aksi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan, mahasiswa pendemo tersebut membentangkan sejumlah poster dan melakukan orasi secara bergantian. Mereka juga mendesak agar seluruh wakil rakyat Lamongan hasil Pileg 2019 tersebut turut menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan, Ali Mahfudl, menegaskan pihaknya sangat setuju dengan tuntutan mahasiswa IMM Lamongan
“Memang seharusnya iuran BPJS Kesehatan tidak ada kenaikan, agar rakyat tidak semakin terbebani. Apalagi saat harga kebutuhan juga mahal,” tegas Ali Mahfudl.
Terpisah, Sekertaris DPRD lamongan, Aris Wibawa mengatakan, Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2019-2024 hari ini melakukan Pengucapan Sumpah Janji yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri setempat.
” SK Gubernur Jawa Timur tentang Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2019-2024 tertanggal 24 September 2019 baru saja diterima tadi pagi sekitar pukul 10.00 pagi,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, seusai diterima SK tersebut, langsung dilaporkan kepada Ketua Dewan sementara, H Abdul Ghofur, yang selanjutnya memerintahkan untuk diadakan acara Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan Dewan.
“ Kita tancap gas karena agenda dewan sudah menunggu. Selain itu segera kita bentuk AKD dan bahas RKUA PPAS dan APBD th 2020,” tandasnya.
Saat ditanya, terkait Pimpinan Dewan dari PAN, Wiji yang tidak ikut acara Pengucapan Sumpah janji, mantan Kepala Bappeda ini membenarkan.
“ Hanya tiga orang saja, yaitu H Abdul Ghofur (PKB), Retno Wardani (PD) dan Darwoto (PDIP). Wiji belum diproses karena masalah administrasi (Surat Pengantar DPD PAN Lamongan hanya ditandatangani Wakil Ketua dan Sekretaris.
” Seharusnya Ketua DPD PAN dan Sekretaris sesuai PP 12 tahun 2018 pasal 39 ayat (2) Suratnya dari Gubernur ada, ditanda tangani Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, sehingga dengan sangat menyesal saat ini belum bisa diproses,” tegasnya. ard
