JAKARTA | duta.co – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengutuk kebijakan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Jerussalem sebagai ibu kota Israel. Ketua PBNU Bidang Hukum Robikin Emhas dan Ketua Umum Pagar Nusa M Nabil Haroen di Jakarta, Kamis (7/12/2017), menyampaikan kecaman atas kebijakan Donald Trump.
Robikin Emhas menyampaikan betapa langkah politik Presiden AS Donald Trump akan mengguncang perdamaian internasional. “Kebijakan ini tidak saja menolak kebenaran sejarah. Lebih lanjut, menumbuhkan sikap radikal di antara negara-negara,” ungkap Robikin.
Ketua Umum Pagar Nusa M Nabil Haroen juga menyampaikan hal serupa. “Sebagai ketua umum Pagar Nusa Nahdlatul Ulama, saya mengutuk keras atas kebijakan Presiden Donald Trump yang mendukung penetapan Jerussalem sebagai ibu kota Israel,” ungkapnya.
“Kebijakan Trump membikin konstelasi politik Timur Tengah dan secara lebih luas, dunia internasional, menjadi terguncang. Kebijakan ini akan merusak inisiasi damai yang dikembangkan Palestina-Israel, yang juga didukung banyak negara, di antaranya Indonesia.” Demikian ditegaskan Nabil Haroen yang baru saja menghadiri Konferensi Perdamaian Internasional di Korea Selatan.
“Sebagai Ormas Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama sudah bersikap tentang bagaimana pentingnya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Khususnya perdamaian Palestina-Israel,” tambah Nabil.
Dia menyatakan, betapa inisiasi perdamaian yang selama ini dibangun akan porak-poranda. Apalagi, Jerussalem sebagai kota suci yang menjadi rujukan kota spiritual tiga agama: Islam, Yahudi, dan Nasrani. Dia berharap ada langkah alternatif untuk menjaga konstelasi perdamaian.
“Jangan sampai kebijakan ini menjadi bumerang bagi politik internasional Amerika Serikat dan mendorong meningkatnya ketegangan. Kami berharap dialog antarpemuka umat agama di lintas negara, menjadi jembatan untuk membangun perdamaian Palestina-Israel,” jelasnya.
Indonesia Mengecam keras
Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga mengecam keras pengakuan sepihak Trump terkait Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Pemerintah Indonesia juga meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
“Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB dimana Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia,” tegas Jokowi di Bogor, Kamis (7/12/2017).
“Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya tetap konsisten terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai amanah Pembukaan UUD 1945,” tambah Jokowi.
Ditambahkan Jokowi, dalam beberapa hari ini, Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara OKI. Agar OKI segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama. Pemerintah Indonesia juga meminta PBB untuk segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak Amerika Serikat.
“Saya memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk langsung menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia,” ujar Jokowi. kim
