JAKARTA | duta.co – Bukan angka kecil. Duit untuk makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, termasuk berjibun. Program ini menyasar 82,9 juta orang. Dibagi dalam tiga golongan. Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua, 4,3 juta santri dan ketiga, 4,4 juta ibu hamil.
Ini bukan hanya dinikmati orang miskin. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut program ini, memerlukan Rp120 triliun tahun pertama, dan dibiayai APBN. Nantinya secara total pembiayaan penuh diperlukan Rp450 triliun pertahun.
Angka yang tidak kecil dan hampir setara dengan biaya pembangunan infrastruktur di APBN 2024, Rp423,4 triliun. Di sisi lain, anggaran makan siang gratis ini, jauh lebih tinggi dari dana subsidi energi yang hanya Rp189,1 triliun. “Dari mana sumber dananya. Apakah harus utang lagi?” demikian pertanyaan Ahmad Fahmi Ardiansyah, SH kepada duta.co, Jumat (26/4/24).
Menurut alumni PP Tebuireng dan PP Gontor ini, program tersebut baik, tetapi sangat rawan korupsi. Untuk itu, pihaknya sebagai anggota LSM anti-korupsi akan memelototi program tersebut. “Rp450 T pertahun itu, angka yang luar biasa besar. Kalau mental korupsi tidak lenyap, kami khawatir hanya akan menambah beban APBN,” tegasnya.
Kabarnya, pemerintahan Presiden Jokowi juga sudah menyiapkan transisi menuju rezim baru usai Paslon 02 Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan sebagai presiden terpilih 2024-2029. Jokowi konon memasukkan program unggulan ini ke Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di 2025.
Seperti disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, bahwa, hal itu merupakan bentuk komitmen dan dukungan Jokowi untuk transisi ke pemerintahan selanjutnya. “Presiden Jokowi akan mendukung dan menyiapkan masuknya program-program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih dalam RKP dan RAPBN 2025,” kata Ari dalam keterangan tertulis, Kamis (25/4).
Program unggulan itu termasuk yang bisa segera dieksekusi usai 20 Oktober 2024 atau setelah Prabowo-Gibran dilantik. Kendati, Ari tidak menyebutkan program unggulan apa saja yang dimaksud tersebut. Ia hanya memastikan Jokowi akan mendorong keberlanjutan dalam pembangunan Indonesia masa depan. Niat itu, menurutnya, menjadi acuan Jokowi dalam pelaksanaan transisi pemerintahan ke depan.
Menurut Fahmi, sah-sah saja, bahkan harus, janji kampanye diwujudkan. Tetapi, pemerintah tetap harus melihat kondisi (postur) APBN yang ada. Mampu atau tidak memikul beban tersebut? “Ini memang masalah serius. Program makan siang gratis, pasti jadi harapan rakyat banyak. Tetapi, bagaimana sistem itu berjalan, kita harus pantau. Intinya program ini jangan jadi bancaan korupsi,” pungkasnya. (mky)
