TUBAN | duta.co – Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Tuban menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada dua pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) secara simbolis.
Penyerahan sertifikat tanah wakaf tersebut dilaksanakan ditengah perhelatan Konfercab ke-VII PCNU Tuban kepada MWC NU Semanding dan Tambakboyo.
Ketua LWPNU Kabupaten Tuban, Miqdadurridho saat dikonfirmasi menuturkan saat ini sudah ada ratusan tanah wakaf di bawah naungan NU termasuk Lembaga yang sudah diurus sertifikat wakafnya. Sebagian di antaranya sudah selesai. Ada beberapa sertifikat tanah wakaf, misalnya sertifikat hak milik, hak guna bangunan maupun hak pakai.
“Selain dua MWC tersebut ada sejumlah MWC NU yang sedang proses pengurusan sertifikat wakaf di wilayahnya. Sudah ada 300 an yang sudah bersertfikat wakaf, dan akan terus bertambah,” terangnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa pak Miq ini menyebutkan persoalan wakaf sering muncul di tengah masyarakat. Bahkan, tak jarang persoalan wakaf itu memunculkan konflik berkepanjangan antarpihak. Masalah obyek tanah wakaf adalah yang sering muncul. Biasanya, hal itu disebabkan status tanah obyek wakaf yang belum beres.
Saat proses pembuatan sertifikat wakaf tanah sering terjadi kasus, kata dia, di mana tanah yang sudah diwakafkan digugat atau diminta kembali oleh ahli waris orang yang mewakafkan (wakif) tanah.
“Penyebabnya, tanah yang diwakafkan itu belum disertifikatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan, ahli waris yang menggugat punya sertifikat atau dokumen pendukung yang kuat,” ujarnya
Miqdadurridho juga mengatakan, di mana jaman dulu memberikan wakaf adalah masalah berbuat baik. Karena perbuatan yang baik, pada jaman dulu, para pemberi wakaf (wakif) tidak mau gembar-gembor atau memviralkan. Perbuatan baiknya dilakukan secara diam-diam.
“Ketika akan wakaf, orang jaman dulu langsung datang pada orang yang dipercayai, biasane ke kiai atau tokoh, ada akad dan diterima, ya sesederhana itu. Dan itu sah menurut agama, sudah ada waqif, nadhir atau yang dipasrahi, ada ikrar, ada obyek,” jelasnya.
Persoalan muncul ketika orang yang mewakafkan sudah meninggal. Pada jaman dulu harga tanah masih murah dan karena tanahnya banyak maka tidak ada masalah.
“Namun, saat sudah turun ke anak, cucu, dan selanjutnya, saat harga tanah mahal dan kebutuhan tanah banyak, bisa terjadi gugatan dari anak, cucu atau ahli waris dari wakif, dan kasus seperti ini sering terjadi,’’ ungkap dia.
Maka dari itu, lanjutnya, saat ini dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan mengenai wakaf, di mana LWPNU terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Obyek tanah wakaf misalnya menurut dia sering bermasalah.
Misalnya, imbuh dia, wakifnya perseorangan, maka tanah yang diwakafkan juga harus hak milik wakif tersebut. Hal itu dibuktikan dengan sertifikat tanah yang akan diwakafkan harus atasnama pemberi wakaf, tidak boleh atas nama orang lain.
Jika masih atasnama orang lain harus dibalik nama dulu. Selain itu, luas tanah yang akan diwakafkan juga harus jelas. Kalau misalnya sertifikat tanah yang akan diwakafkan masih menjadi satu dengan sertitifikat tanah induk, apabila hanya akan diwakafkan sebagian, maka harus dipecah dulu tanahnya. Untuk hal ini PCNU Tuban sudah Kerjasama atau MoU dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Terlihat ruwet, sehingga banyak yang bilang mau wakaf saja kok ruwet. Bukan wakafnya yang ruwet, tapi karena persoalan tanah yang akan diwakafkan itu belum selesai. Maka harus diselesaikan dulu, dan penyelesaiannya itu kadang panjang dan butuh biaya. Itu persoalan sebenarnya, dan ini harus dipahami,” pungkaanya. (sad)
