KEDIRI | duta.co – KPU Kabupaten Kediri kini gencar melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada 23 September tahun depan. Namun, ada hal menarik disampaikan Roy Kurnia Irawan, Ketua DPD PEKAT IB atas akan digelarnya salat malam oleh KPU dengan memasang logo Nahdlatul Ulama (NU).
“Masak KPU Bersama NU menggelar salat malam, bagian dari sosialisasi pelaksanaan Pilkada? Yang benar saja,” terangnya, Sabtu (28/12) sambil mengutip pernyataan Ketua PCNU Kabupaten Kediri, KH. Muhammad Ma’mun Mahfudz. Dalam pernyataan di sejumlah media menyatakan tidak setuju dengan kegiatan tersebut, dimana digagas pertama kali oleh mantan Bupati Kediri dua periode, Ir. H. Sutrisno, MM.
Dikonfirmasi terkait kegiatan ini, Nanang Qosim, Komisioner KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) menunjukkan selembar surat dikeluarkan Pimpinan Anak Cabang Jam’iyyatul Qurra’ Wal Huffadz (JQH). Sesuai isi surat pihak KPU diundang untuk memberikan Sosialisasi Pemilihan Serentak 2020, saat digelar kegiatan Semaan Al – Qur’an, bertempat di Masjid Al Hidayah Perum Raya Citra Harmoni di Gempolan Gurah, pada Ahad Pon.
Nanang Qosim, Komisioner KPU Kabupaten kediri : Telah Sesuai Prosedur
Kemudian Nanang Qosim memberikan penjelasan, bahwa hal ini dilakukan sesuai prosedur. “Memang prosedurnya pihak luar yang berkirim surat ke KPU permohonan diadakan Sosialisasi Pemilihan Bupati 2020,” terang Komisioner Divisi SDm dan Parmas ini. Atas permasalahan ini, Taufik Dwi Kusuma, selaku penggiat demokrasi dan Ketua LBH Al Faruq melihat KPU tidak mungkin berani transparan memberikan keterangan.
“Jangankan transparan soal kegiatan, penggunaan anggaran khususnya sosialisasi, apakah mereka berani transparan. Saya ingin bukti Rencana Kegiatan Anggaran / RKA untuk tahapan sosialisasi, seperti dilakukan KPU di daerah lain yang terbuka baik terkait rencana kegiatan maupun penggunaan anggarannya,” jelasnya.
Solusi yang terbaik, seharusnya KPU Jawa Timur turun untuk melakukan audit terkait penggunaan anggarannya dan memberikan pembekalan tentang prosedur sosialisasi. “Saya ragukan atas Logo NU yang dipasang, ada kepentingan oknum dari Komisioner KPU yang bekerja tanpa koordinasi maupun komunikasi, dengan internal ataupun pihak-pihak terkait,” tegasnya. (bub/nng)
