JOMBANG | duta.co – Dalam rangka kesiapan pengamanan larangan mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, Polres Jombang menggelar apel gabungan TNI, Polri dan Pemerintah Daerah (Pemda), Senin 26 April 2021. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mapolres Jombang.
Apel gabungan yang dipimpin langsung Bupati Jombang Hj. Munjidah Wahab, didampingi Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho, juga dihadiri Dandim 0814 Jombang Letkol Inf. Triyono, Dansat Radar 222 Kabuh Letkol Lek. Yudi Amrizal, Pejabat Utama Polres Jombang serta Instansi terkait. Sedangkan peserta gelar pasukan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dishub dan organisasi masyarakat seperti Banser dan Senkom, turut hadir.
Dalam sambutannya, Bupati Jombang mengatakan, pemerintah melalui satgas pengamanan Covid 19 mengeluarkan surat Edaran nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah dan upaya pengendalian penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) selama bulan Ramadhan 1442 Hijriyah terhitung mulai tanggal 22 April sampai dengan 24 Mei 2021, sehingga dengan adanya hal tersebut maka larangan mudik lebaran secara resmi diberlakukan.
“Kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi terjadinya lonjakan pertambahan penyebaran covid-19. Karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya setiap ada libur panjang mengakibatkan bertambahnya penyebaran covid-19,” kata Bupati Jombang, Mundjidah Wahab.
Selain itu, imbuhnya, mantapkan niat baik dan segala upaya yang dilaksanakan dalam operasi ini, sebagai amal kebaikan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. “Utamakan faktor keamanan dan keselamatan dengan mempedomani standar operasional prosedur dan protokol kesehatan yang ada. Lakukan operasi keselamatan secara profesional dengan persuasif, normatif, humanis dan tanpa diskriminatif, sehingga tidak menimbulkan komplain dari masyarakat,” paparnya.
Ia mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dan larangan mudik idul fitri tahun 2021. “Saya minta untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus baru covid-19 pada hari libur. Dan kita harus melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah,” tandasnya. (dit)
