SURABAYA | duta.co – DPRD Jawa Timur mengpresiasi kinerja pemerintah daerah di 35 Kabupaten dan Kota se-Jatim yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Hal ini disampaikan Wakil DPRD Jatim Anwar Sadad, Rabu (2/10/2019).
Politisi asal Partai Gerindra itu mengucapkan selamat kepada para Bupati dan Wali Kota dari 35 Kabupaten/Kota di Jatim yang berhasil mendapatkan penghargaan dari Pemerintah RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dinilai sangat baik.
“Semoga prestasi ini bisa dipertahankan pada Tahun Anggaran berikutnya,” harap Anwar Sadad selaku wakil ketua DPRD Jatim.
Lebih jauh Sadad menjelaskan bahwa Provinsi Jatim masih memiliki pekerjaan rumah (PR) terhadap 3 Kabupaten/Kota yang belum mendapatkan opini WTP. Yaitu, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember dan Kabupaten Tulungagung.
“Tentu ini PR bagi Gubernur dan DPRD Jatim untuk bersama-sama melakukan asistensi, supervisi, dan bimbingan teknis agar ketiga kab/kota itu bisa berprestasi seperti kab/kota lainnya,” terang politisi asal Pasuruan.
Salah satu aspek yang penting dari itu, lanjut Sadad yakni terkait pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah akuntansi. Terlebih, di era sekarang, sistem akuntansi semakin modern, sehingga lebih membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian laporan keuangan.
“Oleh karena itu mutlak harus meningkatkan skill staf menjadi lebih mahir atau merekrut staf baru yang adaptatif terhadap perkembangan akuntansi modern,” jelas Anwar Sadad.
Perlu Kesadaran
Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, kata Sadad, menjadi kebutuhan publik. Sebab, pada hakikatnya pemerintah daerah mengelola public fund yang harus di pertanggungjawabkan kepada publik.
“Di samping itu juga perlu kesadaran bahwa pemerintah daerah dijalankan oleh Kepala Daerah dan DPRD adalah bagian dari unsur pemerintahan daerah sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” terangnya.
Oleh karena itu, peran dan fungsi DPRD, lanjut Sadad, dalam mengontrol Kepala Daerah harus dalam frame untuk menciptakan suatu pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel, bukan untuk menghakimi. Hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD yang harmonis akan sangat urgen dalam konteks ini.
Tiga kab/kota yang masih belum optimal dalam penyusunan LKPD, menurut informasi yang diterima Sadad, dikarenakan memiliki hubungan yang belum harmonis antara Kepala Daerah dan DPRD-nya.
Sementara, Penyerahan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, didampingi Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. (ud)
