LAMONGAN | duta.co – Deal! Anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Lamongan sebesar Rp 71.516.100.000. Ini setelah Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)-nya.
Penandatanganan NPHD ini dilakukan oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dan Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali, di ruang kerja Bupati Lamongan, Senin (11/12/2023).
Disampaikan Mahrus, penandatanganan NPHD ini merupakan wujud komitmen bersama berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah.
“Alhamdulillah penandatanganan NPHD Pilkada 2024 Kabupaten Lamongan telah berjalan lancar pada Senin (11/12/2023) di ruang kerja Pendopo Bupati Lamongan. Semoga dengan diawali NPHD ini sampai akhir tahapan Pilkada 2023 Lamongan diberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan,” ujarnya saat membuka Media Gathering di kantor KPU Lamongan, Senin (11/12/2023).
Dengan penandatanganan ini, ungkap dia, KPU Kabupaten Lamongan telah melakukan langkah awal dengan melakukan penyusunan program, kegiatan dan anggaran.
“Penandatanganan NPHD ini demi mendukung terwujudnya Pilkada 2024 berkualitas di Kabupaten Lamongan,” katanya.
Sesuai hasil kesepakatan, katanya, NPHD yang telah disepakati untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 senilai Rp 71.516.100.000. Sedangkan proses pencairan NPHD ini, nantinya dilakukan 2 tahap.
“Sesuai dengan Permendagri, pencairan tahap pertama 40 persen, kemudian tahap kedua 60 persen,” katanya.
Dengan NPHD ini, lanjut Mahrus, KPU Lamongan siap untuk melaksanakan tahapan demi tahapan Pilkada tahun 2024. Sehingga, dapat dipersiapkan sebaik mungkin, agar perhelatan pemilihan kepala daerah di Lamongan dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
Menurut Mahrus, NPHD sebesar Rp 71.516.100.000 tersebut akan digunakan untuk membiayai tahapan-tahapan persiapan, meliputi pembentukan badan penyelenggara ad hoc, pemutakhiran data pemilih, sosialisasi dan pendidikan pemilih dan lain-lain.
Kemudian, tahapan pelaksanaan meliputi pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara termasuk membiayai pengadaan logistik pilkada. “KPU Lamongan mengedepankan prinsip hemat dan efisien. Pihaknya, aku Mahrus, juga memahami kondisi keuangan pemerintah daerah,” ucap Mahrus.
Selain mengenai NPHD Pilkada 2024, Mahrus juga menyampaikan tahapan yang saat ini sedang berlangsung adalah pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS. Mahrus menambahkan, melalui Media Gathering yang baru digelar, diharapkan dapat terbentuk sinergitas yang baik untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan sejuk. “Harapan kami ke depan teman-teman pers ikut mengawal jalannya Pemilu,” ucap Mahrus.
Sementara, media ghatering bertajuk “Peran Media Massa Dalam Pemberitaan Dan Penyiaran Tahapan Pemilu 2024” menghadirkan 2 nara sumber. Mereka yakni Ketua PWI Lamongan Kadam Mustoko yang juga wartawan Harian Duta Masyarakat dan Abdul Wahid dari IJTI di Lamongan. Acara tampak ganyang terlebih melibatkan para wartawan yang bertugas di Lamongan. (dam)
