PADANG | duta.co — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy blusukan di Bumi Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat, pada Jumat (15/3/2024) untuk mencek penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah itu.
Muhadjir didampingi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joynaldy, Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar, dan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, meninjau dua daerah terparah yang terdampak banjir dan longsor, yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Padang Pariaman.
Sejak pagi sampai petang, Menko PMK beserta jajaran menyusuri dan melihat permasalahan banjir dan longsor di Sumatera Barat. Menko Muhadjir mencek lokasi pertama di Kabupaten Pesisir Selatan, yang merupakan daerah terdampak paling parah banjir bandang dan longsor.
Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang diapit oleh bukit-bukit dan sungai. Ini menjadikannya daerah yang terparah karena luapan banjir bandang akibat hujan intensitas tinggi selama beberapa hari yang menyebabkan infrastruktur seperti jalan tertutup longsor, dan jembatan terkikis karena luapan banjir bandang.
Selain itu, di Kabupaten Pesisir Selatan juga merupakan daerah dengan dampak banjir parah, di mana banyak rumah warga rusak akibat terendam banjir, sedimentasi lumpur, dan tak sedikit terdampak longsor. Dalam perjalanannya menuju pesisir selatan, Menko PMK melihat berbagai penanganan tanggap darurat sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak pemerintah pusat dan daerah.
“Saya sudah melihat langsung dan melihat beberapa akar masalah yang nanti akan saya cari solusi bersama kementerian teknis. Banyak berkaitan dengan Kementerian PUPR, antara lain penanganan pendangkalan sungai, jembatan putus, semua sudah saya kumpulkan. Mudah-mudahan di Jakarta ada prioritas penyelesaian sehingga ada solusi penanganan permanen terutama di wilayah Pesisir Selatan dan Padang Pariaman,” kata Muhadjir.
Dari pantauannya, Menko PMK melihat pemerintah pusat telah bergerak cepat dan menginventarisir berbagai masalah akibat banjir dan longsor. Kementerian PUPR telah menangani pengurukan jalan yang tertutup longsor dan mengatasi jembatan yang rusak. BNPB dan Kemensos telah menyalurkan bantuan akomodasi dan logistik berupa bantuan pangan, bantuan sandang, dan tenda darurat untuk warga.
“Penanganan sudah sangat bagus, dari pihak pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga pemerintah pusat sudah sangat baik. Terutama yang kita prioritaskan memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi terutama pangan,” ujarnya.
Menko PMK langsung mengunjungi salah satu lokasi terdampak banjir bandang dan longsor parah di Kampung Ampalu, Nagari Gantiang Mudiak Selatan Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Di sepanjang jalan menuju daerah tersebut dia menyaksikan dampak bencana seperti bekas longsor yang menutupi jalan. Adanya akses jalan rusak dan terputus, endapan lumpur, dan rumah yang masih dipenuhi sedimentasi banjir.
Bantuan telah diterima
Muhadjir sempet mengunjungi rumah warga yang terdampak rusak parah. Dia berinteraksi dengan warga dan menanyakan bantuan yang telah diterima. Para warga telah menerima bantuan logistik dan akomodasi dari BNPB dan Kemensos. Kemudian mereka menceritakan keinginan supaya mendapatkan bantuan alat-alat dapur, dan supaya bisa rumahnya diperbaiki dan lebih layak.
Menko PMK mengatakan, untuk pembangunan rumah warga yang rusak akan dibantu oleh pemerintah pusat melalui BNPB, Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah. Dia pun menyatakan, pemerintah akan terus memenuhi kebutuhan logistik bagi warga terdampak bencana selama masa darurat. Termasuk akan mempercepat penyaluran Bantuan Pangan CPP akan segera disalurkan kepada seluruh warga.
“Yang penting para korban mendapatkan kepastian layanan kebutuhan dasar. Kalau sanitasi saya lihat tidak terlalu mengkhawatirkan,” ucapnya.
Kemudian, pemerintah pusat akan mengupayakan solusi permanen supaya bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat tidak terulang. Pemerintah pusat akan mengupayakan pendangkalan aliran sungai supaya tidak terus meluap bila terjadi hujan intensitas tinggi. Kemudian, untuk daerah rumah warga yang rawan bencana akan didata dan akan diupayakan relokasi supaya tidak terkena bencana kembali.
“Terutama wilayah aliran sungai yang terjadi pendangkalan harus kita normalkan kembali dan itu pembiayaan tidak bisa dibebankan ke pemda setempat, tapi harus ada afirmasi dari pemerintah pusat melalui Dana Kemen PUPR dan Dana Alokasi Khusus atau dana siap pakai BNPB,” ujarnya.(*/ANO)
